Mengherankan, Penawar Tertinggi Justru Menang Tender Gorden DPR, Ada Apa?

Oleh: Hamsina Halik
Anggota Komunitas Revowriter dan Kontributor Antologi Ngaji Islam Kaffah

TRIBUN-SULBAR.COM - Lagi-lagi penguasa, terutama anggota dewan yang tidak lain mereka adalah para wakil rakyat, tak menunjukkan sense of crisis kepada rakyat di tengah masa pemulihan ekonomi saat ini.

Pemenuhan kebutuhan rakyat sudah seharusnya menjadi prioritas, bukan justru sibuk memikirkan untuk memperindah kediaman para anggota DPR.

Meski banyak penolakan, proyek pengadaan tetap dilaksanakan. Namun, pemenang tender gorden DPR ini sungguh mengherankan publik.

Sebagaimana dilansir dari tribunnews.com pada 12/05/2022, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut, pengadaan gorden yang diperuntukkan bagi rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp43,5 miliar menuai polemik di tengah masyarakat.

Selain angka pengadaan gorden yang dinilai fantastis, juga lantaran pemenang tender pengadaan gorden tersebut merupakan peserta dengan harga penawaran tertinggi di antara peserta tender lainnya.

Legislator PDI Perjuangan itu menyarankan agar pengadaan gorden senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan.

Sebab, hal itu telah melukai hati rakyat.

Sebelumnya, sorotan juga datang dari Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) terkait pemenang tender gorden DPR ini.

Pasalnya, pemenang tender justru berasal dari perusahaan yang memberikan penawaran tertinggi.

"Bagaimana bisa pemenang tender justru adalah perusahaan yang akan menyedot anggaran, bukan perusahaan yang bisa memberikan selisih harga yang menguntungkan negara?" kata peneliti Formappi Lucius Karus, saat dihubungi. (tribunnews.com, 09/05/2022)

Tentu saja, hal ini membuat publik heran. Pemenang tender justru penyodor tawaran harga tertinggi. Lazimnya, pengadaan barang dengan sistem tender untuk mencari kualitas tertinggi dengan harga yang paling ekonomis.

Maka, wajar jika aroma korupsi tercium.

Dari sisi urgensitasnya jelas dipertanyakan, segenting apakah mengganti gorden rumah dinas para anggota DPR jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang kian memprihatinkan saat ini?

Padahal, untuk pembiayaan ini diambil dari dana APBN. Sedangkan dana APBN ini sumber utamanya dari pajak rakyat.