Sulbar Berpotensi Kehilangan PAD Rp150 Miliar di Akhir Tahun 2025

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sulawesi Barat berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp150 miliar hingga Desember 2025.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.

“Program yang berjalan masih terbatas, termasuk misi-misi saya yang belum bisa dijalankan sepenuhnya karena sumber daya dan dukungan anggaran tidak tersedia,” kata Gubernur SDK saat melantik eselon III di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Jumat (10/10/2025).

SDK menjelaskan, meski APBD Sulbar tahun anggaran 2025 tidak mengalami defisit.

Namun capaian PAD masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Baca juga: SDK Evaluasi 1 Tahun Pejabat Pemprov Sulbar yang Baru, Mereka Kinerja Buruk Akan Diturunkan Lagi

Baca juga: Takut Terjerat Hukum Pedagang di Mamuju Tengah Tak Mau Lagi Jual Rokok Ilegal

“APBD kita tahun 2025 berimbang, tidak defisit. Tahun sebelumnya memang sempat defisit Rp149 miliar, tapi setelah saya masuk, sudah saya normalkan,” ujarnya.

Padahal, target PAD Sulbar pada 2025 mencapai Rp 665 miliar.

Namun, SDK mengingatkan agar optimisme tersebut tetap diiringi kewaspadaan. 

Berdasarkan laporan dari Bidang Pendapatan Daerah, ada potensi target PAD tidak tercapai sesuai proyeksi.

“Pertanyaannya, apakah betul normal sampai Desember nanti? Dari laporan yang saya terima, kemungkinan kita akan lose sekitar Rp150 miliar dari PAD,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika hal tersebut terjadi, maka kondisi keuangan daerah berisiko terganggu meski APBD tercatat berimbang di atas kertas.

“Kalau PAD tidak tercapai, maka dana yang seharusnya bisa dipakai untuk program dan kegiatan akan ikut tergerus, walaupun secara administratif APBD kita terlihat berimbang,” tutur SDK.

Lantik 39 Pejabat

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melantik sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Jumat, 10 Oktober 2025 lalu.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk melakukan penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.