Mateng Batalkan Porprov, Gubernur Sulbar SDK Akan Kumpulkan Semua Bupati Bahas Krisis Fiskal

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), akan memanggil seluruh bupati untuk membahas kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan. 

Langkah ini diambil menyusul keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

SDK mengatakan, keputusan Bupati Mateng, Arsal Aras, merupakan cerminan dari situasi fiskal yang kini dihadapi hampir semua daerah, termasuk di Sulbar. 

Menurutnya, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat telah mempersempit ruang fiskal daerah.

“Kita ini dalam situasi yang hampir darurat fiskal. Semua kabupaten sudah sangat terbatas kemampuannya, bahkan ada yang hampir tidak bisa lagi membayar gaji PPPK-nya, apalagi melaksanakan kegiatan besar seperti Porprov,” ujar SDK, saat dikonfirmasi, Jumat (10/10/2025).

Gubernur menyebut, ia segera mengundang seluruh bupati untuk menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat. 

Salah satu agenda utama pertemuan itu adalah membahas kemampuan fiskal daerah dan langkah efisiensi yang bisa ditempuh bersama.

"Saya akan rapat dengan semua bupati dalam waktu singkat, antara lain membahas persoalan itu,” tambahnya.

Pemkab Mateng Pilih Batalkan Porprov

Sebelumnya, Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, mengumumkan pembatalan Porprov 2026 yang sejatinya akan digelar di wilayahnya. 

Ia menilai keputusan itu harus diambil demi menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Menurut Arsal, APBD Mamuju Tengah tahun 2026 mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp103 miliar. 

Kondisi itu membuat pemerintah daerah tak lagi mampu membiayai kegiatan berskala besar seperti Porprov.

“Kami membayar BPJS masyarakat sebesar Rp20 miliar. Kalau kami paksakan Porprov, maka anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat bisa terancam. Tidak mungkin kami kurangi hak masyarakat demi kegiatan besar,” jelas Arsal.

Arsal mengaku telah menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Sulbar dan mendapat pemahaman dari pemerintah provinsi.

“Kami mohon maaf kepada semua pihak. Ini murni karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” katanya.(*)