SDK Evaluasi 1 Tahun Pejabat Pemprov Sulbar yang Baru, Mereka Kinerja Buruk Akan Diturunkan Lagi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melantik sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Jumat, 10 Oktober 2025 lalu.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk melakukan penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Suhardi Duka menjelaskan bahwa pejabat yang dilantik kali ini sebagian besar merupakan Pelaksana Harian (Plh) yang kini telah diresmikan melalui proses pelantikan resmi.

“Yang dilantik ini adalah mereka yang kita Plh-kan selama ini. Jadi, ada Plh banyak yang kita resmikan dengan pelantikan,” ujar Suhardi Duka.

Baca juga: Gubernur SDK Minta Proyek Bendungan Budong-budong di Mateng Diawasi Ketat

Baca juga: 137 Siswa SD dan SMP di Pangale Mateng Dapat Beasiswa KUAAT dari Bupati Arsal Aras

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa pejabat Plh yang belum dilantik karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi, sementara sebagian lainnya mengalami mutasi jabatan untuk memperkuat dinamika organisasi.

“Ada juga yang mutasi. Jadi, semuanya kita harapkan untuk mendinamisasi aparat, agar kinerja naik dan pelayanan semakin baik,” ungkapnya.

Suhardi Duka berharap, pelantikan ini dapat menjadi momentum penyegaran dan peningkatan produktivitas kerja di seluruh satuan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.

“Semoga dengan pelantikan ini ada penyegaran, kinerjanya menjadi meningkat, kemudian produktivitas dan peningkatan layanan menjadi baik,” pungkas Suhardi Duka.

Terkait dengan evaluasi jabatan, Ia menyebut, sebagian pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi setelah satu tahun masa kontrak untuk memastikan efektivitas dan capaian kinerja.

“Ada yang satu tahun kontraknya. Kalau tidak terjadi perubahan, bisa berubah kembali,” tuturnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*)