WALHI Sulbar Desak Gubernur, Kapolda dan Kejati Turun Tangan Tertibkan Tambang Emas Ilegal Kalumpang

“Negara tidak hadir lewat pernyataan, tapi lewat tindakan. Jika tetap diam, maka mereka ikut terlibat dalam kejahatan ekologis di Kalumpang,” ucap Asnawi.

WALHI mendesak tiga langkah darurat:

Penutupan dan penyegelan seluruh tambang emas ilegal di Kalumpang.

Penarikan alat berat dari kawasan hulu Sungai Karama.

Penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga membekingi tambang ilegal.

Selain itu, WALHI mendorong upaya pemulihan ekologis di wilayah terdampak. Kalumpang diketahui merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama yang vital bagi Mamuju bagian tengah dan hilir.

ESDM: Tambang di Kalumpang Tak Punya Izin

Sebelumnya, Dinas ESDM Sulbar memastikan tambang di Desa Makkaliki dan Desa Batuisi, Kalumpang, tidak memiliki izin resmi.

“Setahu kami, tidak ada tambang berizin di sana. Kalumpang belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat,” ujar Kabid Minerba ESDM Sulbar, Ilham.

Ia menegaskan, selama belum ada penetapan dari Kementerian ESDM, seluruh aktivitas tambang di wilayah itu bersifat ilegal.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai aktivitas tanpa izin ini menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” tambahnya.

Warga dan Pemuda Kalumpang Juga Mendesak Penindakan

Warga mengaku resah dengan tambang yang menggunakan alat berat. Mereka yang menambang secara manual merasa dirugikan.

“Mereka datang seenaknya pakai ekskavator. Kami yang menambang manual jadi terpinggirkan,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, Divisi Advokasi Lingkungan dan HAM Pemuda Kalumpang Raya (PKR), Jack Paridi, menilai penggunaan alat berat menunjukkan aktivitas ini bukanlah tambang rakyat.

“Ini tambang ilegal skala besar. Kalau dibiarkan, dampaknya akan serius bagi lingkungan dan warga sekitar,” tegasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi