Kisah Bura, 17 Tahun Jadi Guru Honorer di Mamuju, Hanya Diminta Sabar saat Tak Lolos PPPK

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wajah Bura (50) memancarkan keteguhan, meski garis kelelahan tampak jelas di sekitar matanya. 

Rambut hitamnya yang lurus dibiarkan tergerai di tengah memperjuangakan nasibnya di DPRD Mamuju.

Masker birunya  melorot di leher tak mampu menutupi getir yang ia rasakan. 

Baca juga: Jadi Langganan Banjir, Warga Desa Topoyo Khawatir Diserang Penyakit Gatal & Diare

Baca juga: Sarasehan AJI di Fesmed 2025 Dorong Jurnalis Perbanyak Indepth News dan Media Alternatif

Perempuan itu sudah 17 tahun mengabdikan diri sebagai tenaga honorer di SD Inpres Sangkurio, Lingkungan Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju.

Sejak 2008, setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan semangat yang sama. 

Baginya, anak-anak di ruang kelas adalah alasan untuk tetap bertahan, meski upah ia terima jauh dari kata layak. 

“Saya digaji Rp 500 ribu per enam bulan. Itupun dipotong. Kadang yang saya terima hanya Rp 1,2 juta,” ucap Bura dengan suara lirih, saat ditemui ketika berunjuk rasa di Gedung DPRD Mamuju, Senin (15/9/2025).

Dengan penghasilan tak menentu, Bura kerap harus mengencangkan ikat pinggang. 

Ia tahu, gajinya sebagai honorer tak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Namun, rasa cintanya pada murid-murid membuatnya tetap setia hadir di sekolah. 

“Saya rajin masuk tiap hari. Hanya Sabtu dan Minggu tidak karena saya ibadah,” katanya.

Harapan sempat tumbuh ketika ia melengkapi berkas untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Bura membayangkan, status baru itu bisa menghadirkan sedikit kepastian bagi hidupnya. 

Namun, semua pupus begitu pengumuman keluar. Namanya tak tertera dalam daftar.

“Kami hanya diminta sabar. Tapi sampai kapan saya bisa sabar? Kalau soal pakaian, saya bisa sabar. Tapi kalau perut lapar, bagaimana?” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.