Demo DPRD Mamuju

5 Jam Menunggu di DPRD Mamuju, Honorer Geram, Pejabat BKPP dan Disdikpora Dijemput Paksa

Mereka bahkan meminta DPRD menjemput paksa perwakilan BKPP dan Disdikpora agar segera datang ke gedung dewan. 

Penulis: Suandi | Editor: Abd Rahman
SUANDI
DEMO HONORER MAMUJU- Tekon dan honorer yang menunggu di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Senin (15/9/2025). Sejak pukul 11.30 WITA, mereka sudah memadati gedung dewan dengan harapan bisa berdialog langsung dengan anggota DPRD, Badan BKPP, Disdikpora, BPKAD, serta Dinas Kesehatan. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ratusan tenaga honorer dan tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Mamuju, Senin (15/9/2025).

Sejak pukul 11.30 WITA, mereka sudah memadati gedung dewan dengan harapan bisa berdialog langsung dengan anggota DPRD, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kesehatan.

Baca juga: ‎Kanwil Kemenkum Sulbar Dukung Penguatan Tusi Penyidik PNS

Baca juga: Bertaruh Nyawa Demi Anak, Ibu Muda di Polman Nekat Terobos Sungai Meluap, Sempat Terbawa Arus

Namun, hingga lima jam berlalu, perwakilan instansi yang mereka tunggu tak kunjung hadir. 

Para anggota dewan sendiri baru tiba secara bertahap, dimulai sekitar pukul 12.40 WITA. 

Dari total 30 kursi, hanya 14 anggota DPRD yang tampak hadir di lokasi.

“Kita masih menunggu BKPP dan Disdikpora. Saat ini yang ada baru Dinas Kesehatan dan BPKAD,” kata Ahyar, koordinator lapangan aksi, kepada wartawan.

Rasa kesal mulai muncul di kalangan honorer. 

Mereka bahkan meminta DPRD menjemput paksa perwakilan BKPP dan Disdikpora agar segera datang ke gedung dewan. 

“Saat ini teman-teman dan beberapa anggota dewan pergi menjemput,” lanjut Ahyar.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes karena honorer dan tekon Mamuju tak diakomodasi dalam skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Mereka khawatir, jika tuntutan tidak dipenuhi, ratusan honorer berisiko dirumahkan.

“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi memperjuangkan nasib. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar seorang honorer, Bura.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved