Jerit Hati Jumiriah 19 Tahun Nakes di Mamuju Gaji Rp180 Ribu per Bulan Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu

“Dulu saat pandemi, kami yang jadi ujung tombak. Tapi sekarang seperti dilupakan,” katanya.

Jumiriah mengaku kecewa karena pemerintah kabupaten tidak mengusulkan dirinya dan ratusan nakes lain ke formasi PPPK paruh waktu tahun ini.

Rasa ketidakadilan semakin dirasakan. 

Jumiriah menuturkan, beban kerja yang dijalani sama beratnya dengan ASN, tetapi kesejahteraan mereka sangat timpang.

“Kami sama-sama melayani pasien. Tapi ASN digaji, kami tidak. Bedanya hanya di status, tapi kerjaannya sama,” katanya.

Dengan suara parau, ia menyampaikan satu harapan sederhana: agar pemerintah membuka mata terhadap nasib nakes seperti dirinya.

“Kami hanya minta diusulkan jadi PPPK. Nakes itu jantungnya Indonesia. Kalau tidak ada nakes, Indonesia sakit,” tutur Jumiriah.

Kendala Anggaran

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Mamuju, Hasriadi mengungkapkan penyabab Tenaga kesehatan (Nakes) tidak diusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh Waktu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Hasriadi menuturkan alasannya bukan karena persoalan prioritas, tetapi keterbatasan anggaran daerah.

“Itu masalah anggaran. Bukan karena tidak diprioritaskan. Kami tetap berusaha mencari jalan keluarnya,” kata Hasriadi saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/9/2025).

Hasriadi menyebut pihaknya bersama DPRD Mamuju akan segera menggelar rapat untuk membahas permintaan para nakes. 

Namun, ia belum bisa memastikan hasilnya.

“Saya belum bisa memberi kepastian apakah bisa diakomodir atau tidak. Nanti setelah rapat baru bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Sebanyak 1.550 Tenaga kesehatan (Nakes) di Mamuju, Sulawesi Barat tidak terakomodir Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.