BREAKING NEWS: Tangis Nakes Pecah di DPRD Mamuju Nama Mereka Tak Diakomodir Formasi PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat didatangi tenaga kesehatan (nakes) pada Jumat (12/9/2025).

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi yang sudah lama terpendam terkait kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena tidak diakomodasi dalam formasi PPPK paruh Waktu tahun ini.

Berbeda dengan guru yang jumlahnya cukup banyak direkrut pemerintah.

Baca juga: Dalam Sehari 200 Pemohon Kukus PPPK Urus SKCK di Polresta Mamuju

Baca juga: 648 Koperasi Merah Putih Diluncurkan di Sulawesi Barat, Menuju Ekonomi Desa Modern?

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan perawat dan bidan yang telah bertahun-tahun mengabdi di puskesmas maupun fasilitas kesehatan di Mamuju.

Seorang bidan dari Puskesmas Tampa Padang, Evi, tak kuasa menahan air matanya saat menyampaikan keluhan di hadapan wakil rakyat.

Dengan suara bergetar, ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekan seprofesi hanya ingin mendapatkan kepastian nasib setelah lama mengabdikan diri di pelosok daerah.

“Iya, kita di sini perawat dan bidan dari Puskesmas-puskesmas di Mamuju. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, karena sampai hari ini seolah-olah tenaga kesehatan dianaktirikan dibanding guru,” kata Evi.

Pantauan di lokasi, suasana haru tak terhindarkan.

Beberapa tenaga kesehatan bahkan menitikkan air mata ketika mengungkapkan kekecewaan mereka.

Mereka menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap kontribusi nakes yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Mereka berharap DPRD Mamuju dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan persoalan ini ke pemerintah daerah, bahkan hingga tingkat pusat.

“Bukan kami tidak ikhlas melayani masyarakat, tapi kami juga punya keluarga, punya tanggung jawab, dan butuh kepastian status kerja. Kami ingin diperlakukan sama seperti profesi lain,” ujar seorang perawat yang ikut hadir.

Para nakes menegaskan aksi mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap keberadaan PPPK guru, melainkan seruan agar pemerintah berlaku adil.

Menurut mereka, kebutuhan tenaga kesehatan di Mamuju masih tinggi, terutama di puskesmas daerah terpencil yang minim fasilitas.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Mamuju masih menampung aspirasi tenaga kesehatan tersebut.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi