Kendala Anggaran Alasan Pemkab Mamuju Tidak Akomodir 1.550 Nakes Jadi PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Mamuju, Hasriadi mengungkapkan penyabab Tenaga kesehatan (Nakes) tidak diusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh Waktu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Hasriadi menuturkan alasannya bukan karena persoalan prioritas, tetapi keterbatasan anggaran daerah.

“Itu masalah anggaran. Bukan karena tidak diprioritaskan. Kami tetap berusaha mencari jalan keluarnya,” kata Hasriadi saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/9/2025).

Hasriadi menyebut pihaknya bersama DPRD Mamuju akan segera menggelar rapat untuk membahas permintaan para nakes. 

Namun, ia belum bisa memastikan hasilnya.

Baca juga: Dinkes Ungkap 1.550 Nakes di Mamuju Tak Lolos PPPK Paruh Waktu, Kadis Sebut Tunggu Permintaan BKD

Baca juga: BREAKING NEWS: Tangis Nakes Pecah di DPRD Mamuju Nama Mereka Tak Diakomodir Formasi PPPK Paruh Waktu

“Saya belum bisa memberi kepastian apakah bisa diakomodir atau tidak. Nanti setelah rapat baru bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Sebanyak 1.550 Tenaga kesehatan (Nakes) di Mamuju, Sulawesi Barat tidak terakomodir Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Sehingga mereka mengadukan nasibnya di Gedung DPRD Mamuju, Jumat (12/9/2025).

Para nakes menghadapi ketidakpastian setelah tidak diakomodir dalam penerimaan  tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju, dr. Sita Harit Ibrahim, mengungkapkan saat ini terdapat 990 nakes aktif yang masuk dalam data base.

Namun ada juga 560 nakes lainnya tidak terdata.

“Total nakes yang ada di Mamuju sebanyak 1.550 orang. Dari jumlah itu, yang memiliki SK dan masuk data base jumlahnya 990,” jelas Sita, Jumat, saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/9/2025).

Menurut Sita, pihaknya sebenarnya telah mendata seluruh nakes aktif. 

Namun, pengusulan untuk formasi PPPK tidak dilakukan oleh Dinkes, melainkan menunggu permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami tidak melakukan pengusulan karena memang tidak diminta oleh BKD. Tapi data semua teman-teman nakes tetap kami simpan. Kalau suatu saat diminta, bisa kami ajukan,” tambahnya.