Transfer Pusat Dipangkas Rp63 Miliar, Pemkab Mamuju Berlakukan Retribusi di Stadion Manakarra

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju menghadapi tantangan berat dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Pemerintah Kabupaten terdampak pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat lebih dari Rp63 miliar.

Hal itu diungkapkan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025, Rabu (30/7/2025).

Baca juga: Bupati Mamuju Tegaskan Pendidikan Negeri Sudah Gratis, Sutinah : Sekolah Swasta Disegerakan

“Pengurangan pendapatan transfer sebesar Rp63,4 miliar karena penyesuaian dari pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025,” kata Sutinah.

Pemangkasan itu, lanjutnya, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara dan daerah. 

Sebagai dampaknya, Pemkab Mamuju terpaksa melakukan penyesuaian pada sejumlah program.

Termasuk menunda atau mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked.

Di tengah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan tersebut, Pemkab Mamuju mulai memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). 

Langkah yang ditempuh adalah menerapkan retribusi pada fasilitas umum, termasuk Stadion Manakarra.

“Penerapan retribusi di Stadion Manakarra untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Dana yang terkumpul akan kembali dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur publik.

Pemerintah juga berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan stadion pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuannya agar fasilitas olahraga ini tetap representatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengunjung stadion manakarra dikenakan biaya Rp 2 ribu per orang.

Ia mengatakan, kebijakan ini diberlakukan sejak Juni 2025 dan menyumbang Rp 2 juta PAD.

Sutinah menegaskan, selain retribusi, Pemkab Mamuju mengandalkan peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi.

Kemudian penguatan regulasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tambahan pembiayaan daerah juga didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp18 miliar. 

Dana ini digunakan untuk mendanai program prioritas serta membayar kewajiban kepada pihak ketiga.

“Kami tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program strategis daerah, meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Sejumlah fraksi di DPRD Mamuju memberikan masukan dan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. 

Fraksi Hanura misalnya, mengapresiasi langkah Pemkab dalam mengoptimalkan PAD dari fasilitas publik.

Namun juga mengingatkan agar pelaksanaan tetap memperhatikan dampaknya bagi masyarakat.

Sementara Fraksi Amanat Indonesia Raya mendorong agar belanja modal tetap diarahkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda, serta memperhatikan pembangunan fasilitas umum yang mendesak.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi