Regulasi Tak Sinkron, Apersi Sulbar Minta BPHTB untuk MBR Benar-Benar Digratiskan di Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulawesi Barat (Sulbar)resmi dilantik di Maleo Town Square, Jalan Yos Sudarso, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Senin (21/7/2025).

Ini menjadi DPD ke-29 yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pengurus pusat Apersi.

Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indra Setiawan, mengungkapkan pelantikan ini sekaligus dirangkaikan dengan diskusi bersama para pemangku kepentingan di Sulbar. 

Baca juga: Panen Raya di Kasoloang, Wabup Pasangkayu Herny Agus Komitmen Dukung Kesejahteraan Petani

Baca juga: Bawah 4 Tuntutan, Puluhan Massa Aksi Geruduk DPRD Mamasa

Salah satu isu utama yang dibahas adalah ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait regulasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“SKB 3 Menteri sudah jelas memerintahkan agar BPHTB untuk MBR digratiskan. Tapi di lapangan, justru masih ada kendala karena kebijakan di daerah tak sejalan dengan pusat,” ujar Deddy.

Ia menegaskan bahwa MBR berbeda dengan masyarakat miskin. 

"Tak mungkin kami minta surat keterangan miskin hanya untuk mengakses program rumah MBR. Ini perlu pelurusan kebijakan," katanya.

Menurut Deddy, sektor properti memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Jika program sejuta rumah bisa dijalankan optimal, maka dampaknya bisa menambah pertumbuhan ekonomi hingga dua persen.

“Kalau properti bergerak, otomatis perekonomian ikut tumbuh. Banyak pengusaha ikut terlibat, termasuk dalam pengadaan bahan bangunan dan tenaga kerja,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kebutuhan besar akan perumahan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Sulbar. 

Hal ini, katanya, menjadi peluang besar bagi para pengembang anggota Apersi.

Ketua DPD Apersi Sulbar yang baru dilantik, Syahbuddin, menyatakan kesiapannya mengakomodir kebutuhan para pengembang, terutama dalam mempermudah proses perizinan dan menyinergikan program dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menjadikan Apersi Sulbar sebagai wadah kolaborasi para pengembang dan stakeholder, terutama dalam menyukseskan program rumah MBR,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya akselerasi penyediaan rumah MBR seiring dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.