Bawah 4 Tuntutan, Puluhan Massa Aksi Geruduk DPRD Mamasa

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Mamasa Mamase (GRMM) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa pada Senin, (21/7/2025).

 Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Taufik Ramawijaya dan Koordinator Lapangan Rihardes Langi Memanna ini membawa empat tuntutan utama terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam orasinya, Taufik Ramawijaya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan tuntutan nurani rakyat atas bobroknya pengelolaan keuangan di Kabupaten Mamasa. 

Baca juga: Takut Dicegat Polisi, Sopir Truk Ekspedisi Pilih Mampir Ngopi di Warung Majene, Tunggu Razia Bubar

Baca juga: Berangkat Biaya Mandiri, Taekwondo Manakarra Mamuju Bawa Pulang 7 Medali Kejuaraan Internasional

Massa mendesak DPRD Mamasa untuk menandatangani surat rekomendasi yang mereka bawa. Surat tersebut berisi permintaan penggantian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini.

Setelah menyampaikan orasi di depan kantor DPRD, massa diarahkan menuju ruang Komisi Satu DPRD Mamasa untuk melanjutkan aspirasi mereka.

Berikut adalah empat tuntutan dari Gerakan Rakyat Mamasa Mamase:

1. Melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa.

  2 .  Hal ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

  3. Mengganti Kepala BPKAD Kabupaten Mamasa saat ini karena dianggap menjadi sumber utama berbagai persoalan keuangan daerah, antara lain:

  4.  Lambatnya pencairan anggaran untuk kebutuhan prioritas masyarakat.

Tertundanya pembayaran belanja wajib dan belanja langsung, termasuk gaji ASN dan kegiatan operasional pemerintahan.

Tidak maksimalnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Minimnya keterbukaan informasi kepada publik dan mitra kerja pemerintah.

Menunjuk pejabat baru yang profesional, bersih, dan memiliki integritas tinggi untuk menahkodai BPKAD Kabupaten Mamasa ke depan. 

Tujuannya agar mampu melakukan pembenahan internal serta pemulihan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Membentuk Tim Evaluasi Independen yang melibatkan unsur DPRD, inspektorat, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

 Tim ini bertugas mengawasi jalannya reformasi birokrasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya yang mengelola keuangan daerah.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir