Tambang Ilegal

Pemkab Mamuju Bentuk Satgas Tertibkan Tambang-tambang Ilegal

Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyebut, membuka peluang kepada semua investor asal tidak merusak lingkungan. 

Editor: Munawwarah Ahmad
Istimewa
TOLAK TAMBANG PASIR - Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi demonstrasi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (21/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pertambangan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Sulbar. 

Dalam upaya menata sektor pertambangan, Sutinah mengungkapkan bahwa Pemkab telah membentuk Satuan Tugas (Satgas).

"Salah satu fokus Satgas ini yakni menertibkan tambang-tambang ilegal, khususnya galian C,"terangnya.

Meskipun demikian, Sutinah mengakui penertiban tambang bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

"Hanya memang menertibkan tambang ini kerja sama semua stakeholder, jadi kita menggendong TNI-POLRI dan kejaksaan bagaimana melihat izin mereka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (21/5/2025).

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pemuda, dan aktivis, tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera menghentikan seluruh operasi tambang pasir.

Koordinator lapangan, Sulkarnain, menegaskan aksi hari ini adalah aksi damai.

"Kami datang hari ini bukan mau adu otot, tapi kami datang di sini untuk memperjuangkan hak-hak kami," ujar Sulkarnain dalam orasinya.

Setelah menyampaikan orasi selama beberapa jam, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, bernegosiasi

Perwakilan massa, di hadapan Wagub Sulbar, menyampaikan alasan penolakan tambang pasir di wilayah mereka karena dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Salim S. Mengga yang merupakan pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan kepada perwakilan massa aksi untuk tetap tenang.

Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sulbar telah membentuk tim evaluasi terkait izin pertambangan pasir dan dugaan premanisme di lapangan.

“Jadi silakan kita sama-sama tunggu apa hasil evaluasi dari tim, sebab mereka sedang bekerja saat ini,” jelas Salim S Mengga.

Salim S Mengga juga menyampaikan, akan turun langsung ke lokasi tambang untuk menyaksikan secara langsung kekhawatiran warga sebagai bagian dari proses evaluasi ke depan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved