Gerbang Kantor Gubernur Sulbar Dikunci Rapat Jelang Demo Tolak Tambang Pasir

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Menjelang kedatangan massa aksi dari Aliansi Rakyat Sulbar tolak tambang pasir, gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di Jalan H Abd Malik Pettana Endeng, Mamuju, ditutup rapat, Jumat (9/5/2025).

Pantauan di lokasi menunjukkan pintu gerbang besi warna hitam kantor tersebut telah dikunci dari dalam. 

Baca juga: Damkar Polman Bantu Warga Lepas Cincin Penyebab Bengkak, Sempat ke Rumah Sakit

Baca juga: 1.000 Polisi Diterjunkan Amankan Aksi Unras Tolak Tambang Pasir di Mamuju Usai Jumatan Hari Ini

Bahkan sejumlah anggota Satpol PP terlihat memukul-mukul gerbang untuk memastikan pengunciannya semakin kuat.

Aksi demonstrasi awalnya dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WITA. 

Namun, Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir, mengonfirmasi bahwa aksi ditunda hingga usai pelaksanaan salat Jumat. 

"Iya, tidak jadi pagi. Aksi demo dimulai setelah Jumat," ujarnya.

Petugas keamananpun mulai bersiap mengamankan area kantor gubernur menjelang aksi dimulai siang nanti.

Rencana unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sejumlah wilayah Sulbar, seperti Karossa, Silaja, Kalukku Barat, dan Beru Beru.

Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada Senin (5/5/2025), namun para demonstran gagal bertemu langsung dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang saat itu berada di Jakarta.

Dalam aksi kali ini, massa yang tergabung dalam aliansi menyatakan akan turun lebih besar. 

Jenderal Lapangan Aksi, Sulkarnain, menyebut sedikitnya 1.000 orang akan ikut serta, terdiri dari warga terdampak, mahasiswa, dan aktivis lingkungan.

Mereka mendesak gubernur segera mencabut izin sejumlah perusahaan tambang yang dinilai menjadi sumber kerusakan lingkungan, termasuk PT Jaya Pasir Andalan, PT Yakusa Toledo Nusantara, dan PT Alam Sumber Rezeki.

Selain pencabutan izin, mereka juga menyerukan penghentian total eksploitasi sumber daya alam yang dianggap mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi