Sulbar Belum Tunjuk Puskesmas Simulasi untuk Program Kesehatan Gratis Prabowo

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi salah satu provinsi yang tertinggal dalam penerapan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi warga yang sedang berulang tahun, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo.  

Hingga kini, simulasi program tersebut belum terlaksana, sementara sejumlah daerah lain sudah lebih dulu menggelarnya. 

Keterlambatan ini disebabkan oleh masih berlangsungnya koordinasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar dengan Dinkes di enam kabupaten.  

Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya mempercepat persiapan agar PKG bisa segera berjalan.  

"Kami akan melakukan evaluasi, mungkin besok (hari ini) akan ada pertemuan untuk melihat progres. Apakah sudah bisa simulasi atau belum, karena Sulbar termasuk yang lambat dalam persiapan. Makanya, kami kebut agar tidak semakin tertinggal," ujar drg. Asran, saat dihubungi pada Selasa (11/2/2025).  

Dalam rapat koordinasi Pembinaan Wilayah (BINWIL) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa, 4 Februari, Dinkes kabupaten diminta segera melaporkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung simulasi PKG.  

drg. Asran mengakui bahwa keterlambatan ini bukan karena kendala di daerah, melainkan karena petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat yang baru diterima. Meski demikian, pihaknya tetap mengejar ketertinggalan dengan terus berkoordinasi dengan kabupaten hampir setiap hari.  

Baca juga: Mahasiswa Universitas Wallacea Mamuju Terkatung-katung, Wisuda Tak Jelas hingga Dosen Mogok Ngajar

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkab Mateng Alami Pengurangan Rp 48 Miliar

Hingga saat ini, belum ada puskesmas yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan, karena Dinkes Sulbar masih menunggu rekomendasi dari kabupaten terkait fasilitas kesehatan yang paling siap menjalankan simulasi.  

Selain kesiapan infrastruktur kesehatan, Dinkes Sulbar juga memastikan ketersediaan tenaga medis dan logistik. 

Kemenkes menekankan bahwa kesiapan teknis harus memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi