Berita Sulbar
Efisiensi Anggaran : ASN Sulbar Menanti Kebijakan Kerja Fleksibel atau Work From Anywhere
Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima edaran resmi mengenai WFA.
Penulis: Suandi | Editor: Abd Rahman
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah terus berupaya melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan menerapkan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mulai menerapkan kebijakan ini, memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dengan skema tiga hari di kantor (Work From Office atau WFO) dan dua hari dari lokasi lain (Work From Anywhere).
Namun, bagaimana dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar)?
Hingga saat ini, Pemprov Sulbar belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan tersebut.
Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima edaran resmi mengenai WFA.
"Kita belum tahu apakah kebijakan ini akan diterapkan di daerah. Sampai sekarang, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut," ujar Amujib saat ditemui di rumah jabatannya, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (10/2/2025).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan mengikuti setiap keputusan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Baca juga: Hindari Permainan Harga Tengkulak,Dinas Pertanian Mateng Butuh Perda Penetapan Harga Gabah
Baca juga: Tekan Angka Kecelakaan, Polres Pasangkayu Mulai Operasi Keselamatan Marano 2025
Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hasan, menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait WFA di lingkungan Pemprov Sulbar.
"Belum ada pembicaraan terkait WFA.Dari pimpinan juga belum ada arahan mengenai hal ini,"ujarnya.(*)
Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi
HORE ! Honorer Gagal Seleksi di Sulbar Akan Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu |
![]() |
---|
Sweeping Pajak Kendaraan di Mamuju, 9 Kendaraan Terjaring, Rp 9,4 Juta Masuk Kas Daerah |
![]() |
---|
Kasus Kekerasan Anak di Sulbar Capai 21 Kasus hingga Mei 2025, Didominasi Kekerasan Seksual |
![]() |
---|
Ketua DPRD Sulbar Sentil OPD yang Absen Rapat Paripurna, Amalia : Ini Kepentingan Rakyat |
![]() |
---|
Ketua DPRD Sulbar Kesal, Sebagian OPD Absen di Rapat Paripurna APBD Perubahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.