APBN Rp470,82 M untuk 123.990 KPM di Sulbar Mulai Anak Yatim Piatu Hingga Iuran Jaminan Kesehatan

TRIBUN-SULBAR.COM - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka melanjutkan rangkaian agenda hari keduanya di Jakarta dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, dan Kabiro Umum Kemensos, Jumat 26 September 2025.

Pertemuan ini membahas percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan sinergi program perlindungan sosial. 

Selain membahas tiga mandat utama Presiden Prabowo di bidang sosial (DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Bansos Tepat Sasaran), pertemuan ini juga memaparkan alokasi APBN 2025 untuk Sulbar di bidang perlindungan sosial, yang nilainya sangat signifikan.

Total anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat ke Sulawesi Barat mencapai Rp470,82 miliar dengan total penerima 123.990 KPM.

Baca juga: Data BPJS Kesehatan 2024 Biaya Penanganan Jantung, Stroke dan Gagal Ginjal di Sulbar Rp60,79 Miliar

Baca juga: Trauma Oli Palsu Warga Mateng Hindari Bengkel Jalanan Kini Beralih ke Bengkel Resmi

Rinciannya Bansos Sembako Rp 256,95 miliar untuk 107.748 Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 207,48 miliar untuk 68.137 KPM.

Santunan Yatim Piatu (YAPI) Rp 4,37 miliar untuk 1.796 jiwa.

Santunan Pemakaman: Rp 2,01 miliar untuk 230 jiwa.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 639.328 jiwa dengan nilai Rp 322,22 miliar.

Pilar Sosial  Rp 11,47 miliar untuk mendukung 229 pendamping PKH, 387 Tagana, 68 TKSK, 22 pendamping Rehsos, 249 PSM, dan 1 PORDAM.

Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat.

“APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami juga telah menyiapkan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap PBI dapat ditambah 60.000 peserta untuk mempertahankan program UHC di seluruh Sulbar. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK miskin ekstrem dan akan terus berkolaborasi untuk menuntaskan sisanya,” tegas Gubernur Suhardi Duka.

Langkah ini komitmen Pemprov Sulbar dan pusat dalam menjaga keberlanjutan perlindungan sosial, memastikan bansos tepat sasaran, dan menyiapkan generasi Sulbar yang lebih sejahtera. 

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik. (*)