Dana Transfer Pusat ke Mamuju Terpangkas Rp180 Miliar, Program Strategis Terancam Mandek

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, dipastikan menghadapi tantangan fiskal berat pada tahun 2026. 

Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan signifikan hingga mencapai Rp180 miliar.

Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Roni, mengatakan pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Baca juga: Anggaran Pasangkayu Terpangkas Rp 136 M, Herny Sebut Ada Bantuan Rp 200 M Lewat Komisi I DPR 2026

Sejumlah program pembangunan daerah bahkan dipastikan tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran.

“DAK kesehatan yang sebelumnya mencapai Rp53 miliar turun drastis menjadi Rp9 miliar. DAK pendidikan fisik juga habis, yang tersisa hanya dana non-fisik seperti BOS dan operasional PAUD,” ujar Roni, saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Soekarno Hatta, Keluruhan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Senin (6/10/2025). 

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Roni menyebut DAK untuk infrastruktur seperti jalan dan irigasi juga dihapus dalam pagu anggaran 2026. 

Kondisi ini diperkirakan akan berdampak langsung pada sejumlah program pembangunan daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat.

Meski demikian, Pemkab Mamuju masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah untuk menentukan strategi penyesuaian belanja. 

Hingga kini, simulasi pengurangan belanja daerah belum dilakukan.

“Belum ada keputusan final. Kami masih membahas di tim teknis dan menunggu arahan pimpinan terkait belanja apa yang akan dikurangi menyesuaikan dengan penurunan pendapatan ini,” kata Roni.

Pemkab Mamuju berharap ada langkah penyesuaian yang tidak terlalu membebani pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi