Kemenkeu Sulbar Klaim Pendapatan APBN Sulbar Moncer ke 63,74 Persen, Berkat Minyak Sawit CPO

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Barat (Sulbar) mencatatkan capaian positif hingga 31 Agustus 2025. 

Kinerja ini didorong oleh kenaikan penerimaan dari bea keluar Crude Palm Oil (CPO), sehingga total pendapatan APBN mencapai Rp 766,17 miliar atau 63,74 persen dari target.

Sementara itu, total belanja APBN di Sulbar tercatat mencapai Rp 6,15 triliun.

Baca juga: Jadwal MotoGP Mandalika 2025, Jadi Panggung Marquez Jawab Rasa Penasaran Atas Trek Horor Lombok

Baca juga: Dugaan Pengancaman dan Pengeroyokan, Dosen dan Mahasiswa di Mamuju Saling Lapor Polisi

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulbar, Tjahjo Purnomo, mengungkapkan pendapatan APBN di wilayahnya telah mencapai 63,74 persen dari target Rp 1,20 triliun.

Pertumbuhan pendapatan APBN didorong terutama oleh kinerja pajak perdagangan internasional, khususnya bea keluar, menyumbang Rp 280,13 miliar.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan naiknya harga referensi CPO dari 877,89 dolar AS per metrik ton pada Juli menjadi 910,91 dolar AS per metrik ton pada Agustus 2025. 

Volume ekspor CPO dilaporkan relatif stabil di angka 57,99 juta kilogram.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp 153,94 miliar.

PNBP ini didominasi oleh biaya pendidikan dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Sulbar, seperti Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju mencapai Rp 39,92 miliar.

Dari sisi belanja, realisasi APBN Sulbar hingga akhir Agustus 2025 telah mencapai Rp 6,15 triliun atau 59,66 persen dari total pagu Rp 10,31 triliun.

Belanja ini terbagi menjadi dua komponen besar:

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1,80 triliun.

BPP didominasi oleh belanja pegawai Rp 990,99 miliar, belanja barang Rp 494,89 miliar, dan belanja modal Rp 331,74 miliar.

Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 4,34 triliun.

Realisasi TKD terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,14 triliun.

“Selain itu, terdapat pula insentif fiskal sebesar Rp 10,20 miliar yang diberikan kepada Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju atas kinerja tahun anggaran sebelumnya,” tutup Tjahjo.(*)