Berita Sulbar
Geram! Pj Gubernur Sulbar Soroti Bulog dan Satgas Pangan Stok Aman Tapi Harga Beras di Mamuju Naik
Menurut Bahtiar, stok beras di Sulbar cukup hingga enam bulan ke depan, sehingga kenaikan harga tidak seharusnya terjadi.
Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, meminta kepolisian untuk menyelidiki dugaan permainan dalam distribusi beras oleh satgas pangan dan Bulog.
Permintaan ini disampaikan saat memantau harga pangan di Pasar Sentral Mamuju, Jl Pasar Sintra Lamas, Binanga, pada Kamis (09/01/2025) pagi.
Baca juga: SAH, KPU Tetapkan Welem-Sudirman Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024
Baca juga: Aswin Remaja Masjid Asal Desa Mombi Polman Teken Kontrak dengan Arema FC Klub Liga 1
“Saya minta Polres periksa Satgas Pangan dan Bulog. Cari tahu di mana masalahnya. Harga beras ini naik tanpa alasan yang jelas, padahal stok aman. Saya tidak bisa menerima ini,” tegas Bahtiar.
Menurut Bahtiar, stok beras di Sulbar cukup hingga enam bulan ke depan, sehingga kenaikan harga tidak seharusnya terjadi.
Ia menilai distribusi yang kurang optimal sebagai penyebab utama dan meminta Bulog segera melakukan operasi pasar dalam satu atau dua hari ke depan.
“Beras impor di gudang Bulog masih banyak. Segera salurkan semuanya agar harga di pasaran bisa ditekan, apalagi di awal tahun ini,” tambahnya.
Selain beras, Bahtiar juga menyoroti lonjakan harga cabai di Mamuju yang mencapai Rp 70 ribu per kilogram.
Padahal, harga cabai di Polman hanya Rp 40 ribu per kilogram.
Ia meminta Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar bekerja sama membeli cabai langsung dari daerah penghasil untuk menekan harga di pasar tradisional.
Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Mamuju, Muhammad Wahyuddin, menjelaskan bahwa kenaikan harga beras medium hanya sebesar Rp 5.000 per karung ukuran 25 kilogram (setara Rp 200 per kilogram).
Kenaikan ini dipengaruhi oleh biaya angkutan dari tempat produsen.
“Kami sudah menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke agen mitra sesuai ketentuan. Namun, kami tidak bisa mengintervensi harga beras di luar Bulog karena itu bergantung pada mekanisme pasar,” ujar Wahyuddin.
Wahyuddin juga menegaskan bahwa pihaknya siap dievaluasi terkait distribusi beras SPHP dan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten.(*)
Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi
APBN Rp470,82 M untuk 123.990 KPM di Sulbar Mulai Anak Yatim Piatu Hingga Iuran Jaminan Kesehatan |
![]() |
---|
Data BPJS Kesehatan 2024 Biaya Penanganan Jantung, Stroke dan Gagal Ginjal di Sulbar Rp60,79 Miliar |
![]() |
---|
Kunjungi Kemenkes Gubernur SDK Ungkap RS Vertikal Dibangun di Mamuju di Atas Lahan 5 Hektar |
![]() |
---|
Sekretariat DPRD Kota Palu Belajar Sistem Akuntansi Berbasis Aktual di DPRD Sulbar |
![]() |
---|
Gubernur Sulbar Bawa Pulang Rp1,04 Triliun untuk Bangun Sekolah Rakyat Hingga Pengadaan Alkes |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.