Serapan Anggaran Rendah Hanya 54 Persen, Kadis PUPR Mamuju Sebut Ada Kontrak Kerja di Akhir Tahun

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mamuju, Surya Yuliawan Sarifuddin menyebutkan realisasi belanja memang 54 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp111 miliar.

Surya Yuliawan menyebutkan, realisasi tidak cepat karena kontrak yang dimiliki umumnya berakhir pada akhir tahun.

“Jadi kalau belum selesai kontraknya tentu serapannya agak sedikit melambat,” kata Surya Yuliawan kepada Tribun-Sulbar.com saat dijumpai di kantornya pada Rabu (20/11/2024) siang.

Ia juga menyampaikan, masih ada dana DAK (Dana Alokasi Khusus) 90 persen sudah diserap dengan beberapa proyek mencapai 100 persen.

Dana DAK yang dimaksud seperti perbaikan jalan habiskan dana sekitar 30 miliar dan proyek di Cipta Karya sekitar Rp17 miliar. 

Kedua proyek tersebut hampir mencapai 90 persen penyelesaian.

“Kalau untuk DAK sudah 90 persen lebih bahkan ada yang sudah 100 persen hanya ada yang belum mengajukan proses pencairan,” jelas Surya Yuliawan.

Lebih lanjut disampaikan, dari total pagu anggaran sebesar Rp111 miliar, sekitar 81 persen atau Rp89,91 miliar dialokasikan untuk belanja modal.

Artinya dana tersebut digunakan untuk pengadaan aset atau investasi yang ditujukan kepada pihak ketiga, seperti kontrak dengan vendor atau penyedia jasa. 

Sementara itu, sekitar 10 persen atau Rp11,1 miliar digunakan untuk belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan biaya lain yang berkaitan dengan karyawan.

Diberitakan sebelumnya, Rabu (20/11/2024) pagi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju rilis realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 75,75 persen atau Rp 991 miliar hingga akhir triwulan III tahun 2024. Rabu (20/11/2024) pagi.

Baca juga: Anggota DPRD Pasangkayu Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Politik Uang di Kampanye Calon Gubernur Sulbar

Baca juga: Gakkumdu Selidiki Dugaan Permainan Politik Uang Jelang Pencoblosan Pilkada Polman 2024

Sementara nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju setelah perubahan mencapai Rp1,3 triliun.

Meski begitu, dari catatan BPKAD per 15 November 2024, masih ada beberapa OPD yang realisasi anggarannya masih dibawah 55 persen.

Pertama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) juga baru mencatatkan 9,66 persen atau Rp 67 juta dari total pagu anggaran sebanyak Rp 697 juta.

Terendah selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga (Disdikpora) baru mencatatkan 34,68 persen atau Rp6,5 miliar dari total pagu dianggarkan sebanyak Rp 18,7 miliar.

Kemudian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) yaitu atau Rp35 juta dari total pagu yabg dianggarkan sebanyak Rp72,8 juta.

Selanjutnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian (UMKM) baru mencatatkan 49,71 persen atau Rp 295 juta dari total pagu yang dianggarkan sebanyak Rp588 juta.

Disusul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru mencatatkan 54,43 persen atau Rp60 miliar dari total pagu yang dianggarkan sebanyak Rp 111 miliar.(*)