Sekprov Idris Minta Data BKKBN Jadi Patokan Instansi untuk Buat Kebijakan Penanganan Stunting Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris membuka Diseminasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Baratk berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Kamis, 24 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Alhamdulillah kita baru saja membuka secara resmi kegiatan diseminasi hasil data keluarga stunting yang dihimpun oleh BKKBN untuk tahun 2024," kata Idris.

Ia berharap data yang dimiliki BKKBN ini betul-betul dihidupkan, dimana menjadi dasar kebijakan di instansi masing-masing.

"Termasuk seluruh pemerintah kabupaten dan yang menangani stunting. Karena dalam penanganannya bukan hanya satu institusi, tapi banyak terlibat di dalamnya," ungkapnya.

Apalagi, semakin banyak unit menangani kemudian datanya tidak satu maka hasilnya pasti tidak memuaskan.

Baca juga: Anggota DPRD Mamuju Ramliati Diduga Intervensi Calon PPPK, Muhammad: Jelas Pelanggaran Kode Etik

Baca juga: Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp 4,6 Triliun, Bakal Tambah Berapa usai Jadi Utusan Presiden Prabowo?

"Pasti tidak memenuhi target atau sasarannya. Sehingga dibutuhkan data yang betul-betul bermanfaat untuk menurunkan angka stunting," ujarnya.

Mantan Kepala LAN Makassar itu menuturkan semua elemen betul-betul menggunakan data dari BKKBN. Jadi dasar monitoring dan evaluasi penanganan stunting.

"Penghargaan diberikan kepada instansi yang berhasil menjalankan program tersebut," tandasnya.(*)