Disnaker Sulbar Kumpul Bukti Kasus Upah Pekerja PLTU Mamuju Tak Dibayarkan PT RDM, Rizal: Sabar

“Mulai pertama kali kami kerja sampai saat ini, belum ada salinan kontrak kerja yang sampai ke kita, hanya dipelihatkan lewat via zoom karena vendor yang berganti-ganti,” terangnya kepada Tribun-Sulbar.com.

Para demonstran menduga ada sekelompok orang di dalam internal perusahaan PT Rekind Daya Mamuju (RDM) itu telah menyalahgunakan wewenang atau dugaan korupsi.

"Dari aksi kami lakukan tidak menemukan titik terang dari pihak PLTU Mamuju. Kami menyimpulkan ada dugaan korupsi di dalam PLTU ini," kata Koordinator aksi Muh Ahyar saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Selasa (1/10/2024).

Ayhar menyatakan, pihak pekerja juga merasa tidak puas apa yang telah dijanjikan oleh perusahaan, karena tidak adanya kepastian dan kejelasan soal pembayaran upah lembur.

Dia menyebutkan, pihak perusahaan juga mengakui bahwa saat ini PLTU Mamuju sedang mengalami masalah keuangan.

Sehingga dengan begitu Ahyar meyakini, PLTU Mamuju ini sedang mengalami masalah besar dan dia menduga ada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang.

"Teman-teman karyawan ini dizolimi, sebab masalah pembayaran pesangon dan upah lembur tidak diberikan kepada para buruh (pekerja)," tegasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 66 operator PLTU Mamuju terpaksa mogok kerja imbas upah lembur yang mereka tuntut tidak kunjung dibayarkan oleh perusahaan.

Sejak 19 September 2024 mereka mulai mogok kerja secara berjamaah sehingga membuat operasional pekerjaan lumpuh total.

Ahyar menuturkan, apa yang dialami oleh para karyawan adalah bentuk penjajahan masa kini yang dilakukan PT Rekind Daya Mamuju dalam hal pembayaran pesangon dan upah buruh.

Ahyar menduga ada indikasi ada pihak dari perusahaan yang menyalahgunakan kewenagan untuk menguntungkan pribadi atau sekelompok orang sehingga membuat manajemen perusahaan tidak berjalan.

"Setelah kami mendengar dari pihak perusahaan mereka mengaku sedang krisis keuangan, dari situ kami menduga ada pihak dari perusahaan yangs sedang bermain-main dan merugikan karyawan," bebernya. (*)