Kata PJs Bupati Majene Habibi Azis Soal Netralitas ASN di Pilkada dan Dana Stimulan Gempa

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Habibi Azis, mulai melaksanakan tugasnya sebagai Penjabat sementara (PJs) Bupati Majene, Rabu (25/9/2024).

Tugas PJs akan diemban Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulbar selama 60 hari hingga 23 November 2024.

Baca juga: Pengamat Politik Sarankan Bawaslu Mamuju Libatkan Ahli Bahasa Soal ASN Tidak Netral

Baca juga: Viral Pegawai Pemkab di Mamuju Diduga Tidak Netral, Rusdin Minta Warga Cepat Lapor ke Bawaslu Mamuju

Mobil dinas Bupati Majene dengan nomor polisi DC 1 B juga sudah tampak terparkir di depan Kantor DPMPTSP Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu (25/9/2024).

Habibi Azis mengatakan, akan langsung bekerja menjalankan tugasnya sesuai kepercayaan dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

"Insya Allah. Apa yang telah dijadwalkan bupati dan wakil bupati selama 25 September hingga 23 November akan saya lanjutkan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPMPTSP Sulbar, Rabu pagi.

Ia menambahkan, telah menyiapkan 5-7 industri yang akan berinvestasi di Majene.

Investasi itu berasal dari sektor pertanian dan perikanan.

"Kopi, durian, pisang, kapal, garam, bakau. Untuk bawang sementara kita carikan," imbuhnya.

Namun, walaupun demikian ia akan tetap melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sedang cuti.

Sementara untuk netralitas ASN, ia akan bersikap tegas.

"Kalau netralitas pasti dan saya akan tindak ASN yang terbukti tidak netral di pilkada 2024," tegasnya.

Ia juga menanggapi permintaan masyarakat Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda yang menagih pencairan dana stimulan tahap dua.

"Insya Allah dalam waktu bulan Oktober nanti, paling lambat akhir Oktober ini alokasi anggarannya sudah terealisasi. Ada senilai Rp 96 miliar untuk kabupaten Majene segera dan mungkin langkah-langkah yang saya siapkan untuk admistrasinya kami siapkan supaya penyaluran dana gempa lebih akuntabel, transparan administrasinya, itu bisa tercapai sehingga tidak ada cacat hukum terkait administrasi, pertanggungjawaban," ungkapnya.

Habibi bahkan akan segera berkunjung ke wilayah-wilayah terdampak gempa.

"Saya secepatnya juga akan menemui wilayah-wilayah yang terdampak gempa, khususnya daerah kecamatan Malunda dan Sendana," pungkasnya.