Ada Aroma Dugaan Korupsi di Dinkes Mamuju, Polisi Usut Dugaan Markup Pengadaan Alat Antropometri

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sat Reskrim Polresta Mamuju, tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat atropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Alat-alat antropometri, seperti timbangan bayi, pengukur panjang badan bayi, serta pengukur lingkar lengan atas, digunakan untuk mengukur dan memantau berat badan, panjang badan, dan status gizi balita

Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Jamaluddin mengatakan, penyidik sudah memeriksa empat orang saksi atas kasus dugaan korupsi alat pengukur tersebut.

Baca juga: 3 Tersangka Korupsi Insentif Nakes Covid-19 di Polman Kembali Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Baca juga: Bendahara Polres Mamuju Tengah Divonis 3 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi

Dia menyebutkan, empat orang diperiksa itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Kita periksakan dulu ke Inspektorat Mamuju, tapi kami sudah periksa empat orang saksi " kata Kompol Jamaluddin saat ditemui di Polresta Mamuju, Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Selasa (14/5/2024).

Kasus ini diduga ada mark up anggaran terkait dengan pengadaan alat atropometri yang senilai Rp 2,5 Miliar.

"Kalau sudah muncul unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kita akan lidik," bebernya.

Proyek yang terindikasi markup di Dinkes Mamuju ini proyek pengadaan antropometri sebanyak 200 unit, unit harga antropometri tersebut kisaran Rp 12 juta.

200 alat antropometri tersebut di salurkan kepada kelompok pos yandu yang ada di Kabupaten Mamuju.

Proyek antrpometri tersebut terkait dengan penuntasan atau penanganan stunting di Kabupaten Mamuju.

Hal ini dibenerkan PPPK Taufik, dirinya sudah menjalani proses pemeriksaan di Polresta Mamuju beberapa waktu lalu.

"Iya saya sudah diperiksa sesuai dengan tugas fungsi saya sebagai PPPK. Saya tidak tahu menahu itu bagian perencanaan," pungkasnya.

Kemudian, wartawan Tribun-Sulbar.com, sudah mencoba mendatangi kantor PPK H Sukman di RSUD Mamuju namun yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.

Upaya konfirmasi terus dilakukan melalui sambungan telepon akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban, bahkan nomor kontak tidak aktif.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman