LKKP RI Segera Rampungkan Perhitungan Harga Alkes di Kasus Dugaan Korupsi Atropometri Dinkes Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) atropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, terus berugilir di meja penyidik Satreskrim Polresta Mamuju.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan alkes yang menelan anggaran Rp 2,5 miliar.

Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap rekanan pengadaan alkes di Jakarta.

Baca juga: Ada Aroma Dugaan Korupsi di Dinkes Mamuju, Polisi Usut Dugaan Markup Pengadaan Alat Antropometri

Setelah pemeriksaan itu dilakukan, penyidik melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) untuk pengembangan kasus dugaan korupsi tersebut.

Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju Iptu Fantri Alfaisar mengatakan, LKPP RI saat ini merampungkan data perbedaan harga barang alkes dari tahun 2023 dan tahun 2024.

"Katanya masih dirampungkan LKPP RI (soal permintaan kami untuk mengetahui harga barang tahun 2023 dan tahun 2024)," kata Fantri Alfaisar saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Sabtu (20/7/2024).

Kasus ini akan terus dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum didalamnya.

Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pokja.

Diketahui, laporan dugaan korupsi alkes di Dinkes Mamuju diduga ada mark up biaya pengadaan alkes dengan total anggaran Rp 2,5 miliar untuk anggaran tahun 2023.

Proyek ini terindikasi mark up di Dinkes Mamuju.

Proyek pengadaan antropometri sebanyak 200 unit, unit harga antropometri tersebut kisaran Rp 12 juta.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman