BPS Sulbar

Pemprov Libatkan BPS Pengembangan Data Indeks Demokrasi di Sulawesi Barat

Lewat rilis ini, lanjut Idris akan menjadi acuan untuk membangun sektor-sektor politik di Sulawesi barat

Editor: Ilham Mulyawan
Pemprov Sulbar
Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri bersaam Sekprov Muhammad Idris jadi Narasumber Focus Group Discussion (FGD) pengembangan indeks demokrasi indonesia (IDI) pada Bidang Politik dalam negeri di Hotel Berkah, Rabu (3/4/2024). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Kesbangpol Sulbar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan indeks demokrasi indonesia (IDI) pada Bidang Politik dalam negeri di Hotel Berkah, Rabu (3/4/2024).

Hadir Sekprov Muhammad Idris, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan partai politik dan jajaran perwakilan Kesbangpol Kabupaten.

Baca juga: Ramalan Zodiak Paling Beruntung Besok Kamis 4 April 2024, 3 Bintang Terima Uang Kaget

Baca juga: Polisi Bubarkan Aksi Bocah di Mamuju Bakar Petasan Depan Masjid

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan FGD IDI bertujuan mengetahui profile Sulbar yang akan dirilis BPS.

"Kita ingin lihat bagaimana keinginan membangun sistem politik atau bahkan demokrasi di Sulbar," kata Idris.

Lewat rilis ini, lanjut Idris akan menjadi acuan untuk membangun sektor-sektor politik di Sulbar.

"Baik itu kabupaten dan provinsi mengetahui betul apa sisi kelemahan IDI ini. Mulai apa yang sudah bagus dan apa yang harus diperkuat," tambahnya.

Apalagi, keputusan politik itu sangat penting demi kemajuan suatu daerah. Keputusan politik itu akan berkualitas kalau demokrasinya berjalan lancar.

"Itulah pentingnya FGD ini. Jadi kita harap yang terlibat dapat mengikuti dan hasil-hasilnya ini nanti bisa ditindaklanjuti dalam forum-forum lebih spesifik," ujarnya.

Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir, menyampaikan FGD IDI untuk memotret perkembangan demokrasi Sulbar pada tahun 2023.

"Kita hadirkan semua pihak-pihak terkait yang berkompeten dan bisa memberikan masukan-masukan sesuai realita demokrasi kita di Sulbar," ucap Muhammad Yusuf.

Ia berharap dengan adanya FGD ini ada peningkatan potret IDI Sulbar tahun 2023 kemarin.

"Ini nantinya menjadi standar dalam menyusun kebijakan politik di Sulbar. Ini juga sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam melaksanakan demokrasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi," tandasnya. (*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved