72 Desa Sulbar Jadi Target, Bapperida Perintahkan Infrastruktur Fokus Perangi Stunting!

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini mengarahkan penuh seluruh pembangunan infrastruktur daerah untuk menjawab dua tantangan mendesak, kemiskinan ekstrem dan stunting.

Total 72 desa dan kelurahan di Sulbar telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi. 

Penetapan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 602 Tahun 2025, yang menjadi payung hukum bagi setiap OPD untuk mengintegrasikan programnya.

Baca juga: Bapperida Sulbar Komitmen Penuhi Data BPK Demi Perbaikan Tata Kelola Anggaran 2025

Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sulbar Pimpin Harmonisasi Dua Ranperbup Mamuju, Minta Kedepankan Kualitas

Penegasan komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar Bapperida Sulbar pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Rapat yang dipimpin Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, dihadiri berbagai instansi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Arjanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh sekadar memperkuat fisik wilayah, tetapi harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama di wilayah yang terjerat kemiskinan dan stunting. Hal ini sejalan dengan arahan tegas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Arjanto juga menyoroti sejumlah tantangan Sulbar, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, dan kondisi jalan provinsi yang masih memerlukan perhatian serius.

"Bapak Gubernur Suhardi Duka, melalui Misi Panca Daya, telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi alat untuk memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan layanan dasar, dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu," ujar Arjanto.

Sebagai intervensi prioritas, Bapperida menyoroti satu program yang harus segera ditindaklanjuti bersama: Intervensi sanitasi di desa-desa stunting dan miskin ekstrem.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi langkah awal yang penting dalam penyusunan rencana aksi infrastruktur Sulbar untuk periode 2025–2029.

Dengan adanya kerja sama lintas sektor dan perencanaan teknis yang matang, Pemprov Sulbar berkomitmen mewujudkan pembangunan yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)