Mutasi Pejabat Pemprov Sulbar
Kata Pengamat Saol Mutasi Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar di Tahun Politik
Lebih lanjut, kata dia, 2024 merupakan tahun politik dan semua kebijakan pemerintah rentan diduga terkait dengan momentum pemilu.
Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pengamat Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad angkat bicara terkait mutasi jabatan besar-besaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Menurutnya, mutasi Aparatur Sipil Negera (ASN) adalah sesuatu yang lumrah.
"Bahkan lingkup swasta adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga dan biasanya ada periodisasi. BUMN misalnya lazimnya 2 tahunan," kata Muhammad kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (23/1/2024).
Muhammad membeberkan, mutasi jabatan menjelang pemilihan umum (pemilu) patut diduga adanya unsur politik.
"Patut diduga demikian (ada unsur politik)," sambungnya.
Lebih lanjut, kata dia, 2024 merupakan tahun politik dan semua kebijakan pemerintah rentan diduga terkait dengan momentum pemilu.
Sehingga, Muhammad menekankan, kontrol publik dalam memantau kinerja pemerintah sangat penting.
"Disinilah pentingnya kontrol dan partisipasi publik dalam sistem demokrasi untuk memantau kinerja dari pemerintahan," kata dia.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintahan tetap berjalan dalam koridor yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.(*)
Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com Suandi
Soroti Pergantian Sekwan DPRD Sulbar, Suraidah Duga Ada Pemalsuan Surat Persetujuan |
![]() |
---|
H. Sugianto Pertanyakan Alasan Lex Spesialis Pergantian Sekwan DPRD Sulbar |
![]() |
---|
Persilahkan Saleh Rahim Menggugat ke PTUN, Prof Zudan: Saya Tutupi Aib-nya |
![]() |
---|
Tolak Dilantik, Pj Gubernur Prof Zudan Non Job-kan Mantan Kabiro Pemkesra Saleh Rahim |
![]() |
---|
Ditunjuk Jadi Sekwan DPRD Sulbar, Hamzih: Mohon Dukungan dan Bimbingannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.