Penggelapan Aset Daerah
Kasus Penggelapan Aset Pemkab Mamuju Dianggap Mengendap, HMI: Mana Tersangka Lain?
Menurut Hajril, terjadi banyak kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut di mana pihak Kejari Mamuju hanya mensangkakan pekerja
lihat foto
"Sekda, kepala BPKAD, dan sekertaris BPKAD Mamuju menerima honor dan insentif selaku panitia pengelolaan aset," sebut Akriadi.
Akriadi menjelaskan posisi sekda pada saat itu sebagai penanggungjawab tertinggi pengelolaan barang milik daerah (aset).
Sementara, atasan langsung tersangka adalah kepala BPKAD sebagai pengguna aset.
Enam Tuntutan HMI Mamuju secara umum:
- Meminta Kejaksaan Negeri Mamuju/Kejaksaan Tinggi Sulbar agar professional bekerja menangani setiap kasus.
Tri krama adhyaksa jagan jadi jargon buntut semata.
- Meminta Kejari Mamuju objektif atas fakta hukum yang ada bahwa Sekda dan Kepala BPKAD Mamuju sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan aset daerah harus bertanggung jawab.
- Meminta kejari mamuju segerah melakukan penyelidikan dana swakelola perbaikan jalan dalam kota Mamuju yang ada di Dinas PU Mamuju yang diduga terjadi kolusi dan mark up dalam pengerjaannya.
- Meminta Kejati Sulbar Menuntaskan laporan masyarakat soal kasus biaya siswa manakarra.
- Mendesak Kejaksaan baik kejari dan kajati tidak lamban menangani kasus.
- Meminta Kejati Sulbar serius melakukan penyelidikan terhadap dana bagi hasil, blok sebuku.
| Kajari Mamuju Sebut Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Penggelapan Aset Daerah |
|
|---|
| Kejari Mamuju Sudah Periksa 24 Saksi Dugaan Penggelapan Aset Daerah |
|
|---|
| Akriadi Duga Ada Permainan di Kasus Penggelapan Aset Mamuju, Merasa Kliennya Jadi Kambing Hitam |
|
|---|
| Kuasa Hukum HA Duga Sekda Mamuju Terlibat Kasus Penggelapan Aset Daerah |
|
|---|
| Kasus Dugaan Penggelapan Aset Daerah, Kejari Mamuju Sudah Periksa 15 Saksi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.