Walhi Sulbar

Index A-Z

WALHI Sulbar: Maraknya Buaya di Mamuju Tengah Bukan Salah Satwa, Tapi Alarm Kerusakan Lingkungan

Mereka menilai penanganan selama ini cenderung reaktif, hanya fokus pada buaya sebagai ancaman, tanpa menyentuh akar masalah

Rabu, 31 Desember 2025
WALHI Sentil BPBD Sulbar, Sebut Sibuk Prediksi Bencana Tapi Abai Cegah Kerusakan

Menurutnya, pemerintah terkesan abai terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Kamis, 18 Desember 2025
WALHI Sulbar Dukung Warga Lawan Pabrik Sawit Terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan di Pasangkayu

Direktur WALHI Sulbar, Asnawi menegaskan, sikap kritis para pemuda merupakan bentuk keberanian

Rabu, 10 Desember 2025
Tersangka Oli Palsu di Sulbar Belum Ditahan, Asnawi: Jangan Sampai Opini Miring Menguat di Publik

Menurut Asnawi jangan sampai kasus oli palsu ini kian menjadi bola liar dan menjadi isu miring yang terus menjadi konsumsi publik

Selasa, 4 November 2025
40 Pegawai BPSDMD Sulbar ke Jateng Pakai APBD Rp250 Juta Asnawi: Jalan-jalan Berkedok Studi Lapangan

Asnawi menilai perjatdinas dengan kedok studi lapangan hanya menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak kepada masyarakat

Jumat, 19 September 2025
Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan

Publik, kata dia tentu akan bertanya-tanya, sejak kapan pengembalian hasil korupsi dianggap cukup untuk membatalkan pelanggaran hukum.

Jumat, 4 Juli 2025
WALHI Sulbar Minta Investigasi Pencemaran Limbah PT Palma di Sungai Baras Pasangkayu

Asnawi menilai peristiwa ini bukan sekedar persoalan lingkungan biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologi yang terstruktur dan sistematis.

Rabu, 18 Juni 2025
Walhi Sulbar Tolak Tambang Pasir di Pesisir Majene, Abrasi hingga Ganggu Biota Laut

Organisasi lingkungan ini menyebut proyek tambang tersebut sebagai ancaman serius terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.

Kamis, 22 Mei 2025
WALHI Sulbar Minta Gubernur Jangan Terkesan Lepas Tangan Soal Aksi Massa Tolak Tambang Pasir

WALHI menilai pernyataan SDK sebagai bentuk lempar tanggung jawab, dan kegagalan membaca peran strategis kepala daerah

Jumat, 9 Mei 2025
WALHI Sulbar Minta Pemerintah Utamakan Kepentingan Warga Ketimbang Perusahaan Tambang

WALHI mencatat peningkatan penolakan terhadap aktivitas tambang di sejumlah kabupaten di Sulbar mulai Karossa hingga Mamuju

Minggu, 4 Mei 2025
WALHI Sulbar Kecam Pernyataan Gubernur Soal Tambang: Izin Tak Berarti Restu Rakyat

Di Karossa (Mamuju Tengah), warga melaporkan pencemaran sungai dan kerusakan jalur pertanian akibat tambang pasir.

Jumat, 2 Mei 2025
Walhi Sulbar Desak Moratorium Tambang, Kecam Kekerasan terhadap Penolak Tambang

Bagi Walhi, kekerasan terhadap Jafar adalah bukti nyata industri ekstraktif di Sulbar bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keamanan.

Selasa, 29 April 2025
Jalur Tambang PT Cadas Industri Azelia Mekar Ditutup, Warga & Pemerintah Lokal Tak Diberi Tahu

Keluhan serupa juga datang dari pemerintah setempat,menegaskan bahwa pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan

Sabtu, 19 April 2025
Potret Derita Warga Lalampanua Akibat Tambang Galian C di Banua Adolang Majene

sejak aktivitas tambang ini bergulir, lahan perkebunan, tambak, hingga lingkungan hidup di sekitar lokasi menjadi korban yang tak berdaya.

Rabu, 16 April 2025
WALHI Sulbar Kecam Eksploitasi Sumebr Daya Alam Termasuk di Kabuloang Mamuju

WALHI Sulbar Kecam Eksploitasi Sumebr Daya Alam Termasuk di Kabuloang Mamuju

Selasa, 17 September 2024
WALHI dan Tani Nelayan saat Bertemu Pj Bahtiar, Harap Gubernur Defenitif Lanjutkan Idenya

Dalam pertemuan tersebut, berbagai diskusi dilakukan demi kemajuan daerah, termasuk pada lingkungan hidup.

Sabtu, 14 September 2024
WALHI Sulbar Sebut Pengembangan Foof Estate di Desa Bambu Bisa Berdampak Buruk Terhadap Lingkungan

Dikatakan, alih fungsi lahan skala lahan untuk pembangunan food estate bisa mengakibatkan kerugian ekologis yang serius.

Jumat, 29 Maret 2024
Walhi Sulbar Ajak Warga Tidak Pilih Caleg Pasang APK di Pohon

Walhi Sulawesi Barat menilai para caleg tersebut sudah melanggar aturan tentang pemasangan APK.

Selasa, 19 Desember 2023
Walhi Sebut Tambang Batu Gajah di Sendana Majene Beroperasi Secara Ilegal, Minta Gakkum Bertindak

Kedua, pada pasal 86 A ayat 4, ditegaskan bahwa penerbitan izin (SIPB) hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.

Kamis, 6 Juli 2023
Pegawai Dinas Kehutanan Sulbar Terlibat Kasus Kayu Ilegal, Walhi Desak Gakkum Lakukan Investigasi

Hal tersebut, disampaikan Direktur Walhi Sulbar Asnawi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/6/2023).

Kamis, 22 Juni 2023

1 2 ⟩

Berita Terkini

GMNI Mamuju Soroti Dugaan Pungli Oknum Polairud Sulbar, Siap Dampingi Nelayan

3 jam lalu

Shio Kuda dan Kerbau Beruntung Besok Kamis, Kehidupannya Stabil

3 jam lalu

Ramalan Zodiak Besok Kamis 15 Januari 2026, Libra Hati-hati dengan Janji Manis, Picses Tetap Tenang

3 jam lalu

Badko HMI Sulbar Soroti Perizinan Pembangunan Pelabuhan Kambunong, Diduga Ada Pelanggaran

4 jam lalu

Korban-keracunan-MBG-yang-dirawat-di-Puskesmas-Sendana-II-Kabupaten-Majene.jpg

HMI Manakarra Soroti SPPG Tanpa Sertifikat Higiene di Sulbar Usai Keracunan Massal MBG di Majene

5 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Walhi Sulbar

Mereka menilai penanganan selama ini cenderung reaktif, hanya fokus pada buaya sebagai ancaman, tanpa menyentuh akar masalah

Menurutnya, pemerintah terkesan abai terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Direktur WALHI Sulbar, Asnawi menegaskan, sikap kritis para pemuda merupakan bentuk keberanian

Menurut Asnawi jangan sampai kasus oli palsu ini kian menjadi bola liar dan menjadi isu miring yang terus menjadi konsumsi publik

Asnawi menilai perjatdinas dengan kedok studi lapangan hanya menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak kepada masyarakat

Publik, kata dia tentu akan bertanya-tanya, sejak kapan pengembalian hasil korupsi dianggap cukup untuk membatalkan pelanggaran hukum.

Asnawi menilai peristiwa ini bukan sekedar persoalan lingkungan biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologi yang terstruktur dan sistematis.

Organisasi lingkungan ini menyebut proyek tambang tersebut sebagai ancaman serius terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.

WALHI menilai pernyataan SDK sebagai bentuk lempar tanggung jawab, dan kegagalan membaca peran strategis kepala daerah

WALHI mencatat peningkatan penolakan terhadap aktivitas tambang di sejumlah kabupaten di Sulbar mulai Karossa hingga Mamuju

Di Karossa (Mamuju Tengah), warga melaporkan pencemaran sungai dan kerusakan jalur pertanian akibat tambang pasir.

Bagi Walhi, kekerasan terhadap Jafar adalah bukti nyata industri ekstraktif di Sulbar bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keamanan.

Keluhan serupa juga datang dari pemerintah setempat,menegaskan bahwa pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan

sejak aktivitas tambang ini bergulir, lahan perkebunan, tambak, hingga lingkungan hidup di sekitar lokasi menjadi korban yang tak berdaya.

WALHI Sulbar Kecam Eksploitasi Sumebr Daya Alam Termasuk di Kabuloang Mamuju

Dalam pertemuan tersebut, berbagai diskusi dilakukan demi kemajuan daerah, termasuk pada lingkungan hidup.

Dikatakan, alih fungsi lahan skala lahan untuk pembangunan food estate bisa mengakibatkan kerugian ekologis yang serius.

Walhi Sulawesi Barat menilai para caleg tersebut sudah melanggar aturan tentang pemasangan APK.

Kedua, pada pasal 86 A ayat 4, ditegaskan bahwa penerbitan izin (SIPB) hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.

Hal tersebut, disampaikan Direktur Walhi Sulbar Asnawi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/6/2023).

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved