TKD Pasangkayu Cuma Rp267 M, Kepala BPKAD Sebut Hanya Cukup Biayai Gaji Aparatur

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), menghadapi pukulan keras di sektor keuangan daerah setelah mengalami penurunan drastis pada alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

TKD Pasangkayu TA 2025 hanya Rp267 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp695 miliar.

Artinya, daerah tersebut kehilangan Rp428 miliar potensi dana pembangunan.

Baca juga: Menggali Keutamaan dan Mengamalkan Sunnah di Hari Jumat

Baca juga: Daftar 4 Wilayah Sulut Berstatus Waspada Tsunami Usai Gempa M7,6, BMKG: Jauhi Pantai

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasangkayu, Mahyuddin, menegaskan bahwa anjloknya TKD ini akan sangat memukul belanja daerah, terutama sektor pembangunan.

"Penurunan TKD ini sangat berpengaruh terhadap belanja daerah, terutama untuk sektor infrastruktur yang tahun ini praktis sudah tidak ada lagi,” kata Mahyuddin usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Pasangkayu, Jumat (10/10/2025).

Mahyuddin menjelaskan, dana TKD sebesar Rp267 miliar yang diterima saat ini hampir seluruhnya tersedot untuk membiayai kebutuhan rutin.

“TKD yang diterima saat ini hanya cukup untuk membiayai gaji aparatur dan kebutuhan operasional kantor, itu pun sudah pada batas maksimal," tambahnya.

Menurut Mahyuddin, hampir semua sektor di Pasangkayu terdampak oleh pembatasan fiskal ini, termasuk pendidikan dan kesehatan. 

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga layanan dasar.

"Hampir semua sektor terdampak, termasuk pendidikan dan kesehatan. Tapi dengan dana yang tersedia, kami tetap prioritaskan untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas ini, Pemerintah Daerah Pasangkayu harus mengambil langkah berat, yaitu melakukan penyesuaian dan pengurangan belanja pada berbagai pos anggaran yang ada.

Menutup penjelasannya, Mahyuddin berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan penurunan TKD ini.

"Kami berharap ada solusi dari pusat, karena dengan kondisi seperti ini pembangunan di daerah tentu akan sangat terhambat,” tutupnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan