Pilkada Langsung vs Pilkada DPRD 

Oleh: Muhammad
(Dosen Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat)

Sejatinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat merupakan mekanisme yang kontradiktif dengan pilihan konsep negara kesatuan yang lama dianut oleh Indonesia.

Pasalnya dengan kepala daerah yang langsung mendapat mandat dari rakyat melalui mekanisme Pilkada, mentashihkan bahwa pertanggung jawaban para kepala daerah yang menjabat adalah kepada masyarakat lokal di daerahnya bukan kepada pemerintah pusat yang seharusnya menjadi komando bagi pemerintah daerah dalam konsep negara kesatuan.

Praktik ini sebelum era reformasi lama diberlakukan namun dalam perjalanannya banyak mendapat desakan untuk dirubah bukan lagi sistem penunjukan dari pusat tapi dengan sistem pemilihan.

Desakan perubahan mekanisme tersebut lebih pada dalih bahwa kepentingan masyarakat di daerah akan lebih fasih jika diterjemahkan oleh orang asli daerah dan jika langsung dipilih oleh rakyat.

Jadi kontrak kepemimpinan oleh kepala daerah selama masa periodenya dapat diawasi dan dikawal bersama oleh rakyat.

Baca juga: Petisi Selamatkan Demokrasi Tolak Pilkada Lewat DPRD!

Baca juga: Menimbang Ulang Pilkada: Solusi Tata Kelola Tanpa Mengorbankan Demokrasi

Bahayanya bagi negara kesatuan jika kuatnya legitimasi rakyat karena kepala daerah dipilih langsung, dapat dimaknai liar oleh kepala daerah untuk mengambil langkah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat.

Fenomena ini rancu di negara kesatuan dan di Indonesia banyak fenomena dimana pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah dari segi kebijakan.

Di satu sisi pemerintah pusat penting untuk memiliki ruang kendali yang luas bagi daerah, di sisi lain pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan otonomi sebagai implikasi dari desakan desentralisasi pasca reformasi juga mempunyai celah untuk dapat mengambil langkah sendiri.

Pertanyaan filosofis dari kondisi ini adalah akankah kita tetap komitmen untuk memperkuat sistem negara kesatuan ataukah kita tetap mendorong asas partisipatif bagi masyarakat daerah dalam sistem politik di daerahnya sebagai jawaban atas trauma sistem sentralistik sebelum era reformasi?.

Atau dengan pertanyaan yang lebih realistis misalnya yang manakah dari 2 pilihan tersebut yang paling mungkin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah?

Wacana Pilkada DPRD

Berangkat dari pengalaman berpilkada langsung, para elit partai poltik di pusat bahkan presiden Prabowo sejak awal dilantik seringkali menyuarakan bahwa pilkada itu mahal, kacau dan melelahkan.

Alih-alih mengkaji pilihan pilkada langsung atau pilkada DPRD pada sisi filosofis atau komitmen untuk menjadikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat daerah sebagai pertimbangan pilihan.

Diskursus akhirnya lari dari substansi yang harusnya diselesaikan (misalnya praktik bernegara yang ideal, kepentingan rakyat dan seterusnya) menjadi sangat teknis.

Pilkada DPRD oleh elit pusat dianggap menjadi jawaban dari 3 masalah pilkada langsung yaitu mahal, kacau dan melelahkan.