Pilkada Langsung vs Pilkada DPRD 

Dianggap mahal karena bercermin di tahun 2024 pelaksanaan pilkada menelan anggaran negara sekitar 37 triliun.

Jika logika ini dapat diterima, maka potensi pemilu legislatif dan pilpres pun akan dirubah mekanismenya dapat terjadi karena proses ini justru menelan anggaran yang lebih bengkak  yaitu sekitar 71 triliun dan pastinya lebih melelahkan terbukti dengan banyaknya jatuh korban.

Inilah bahayanya jika diskursus ditarik para ranah teknis sehingga proses demokrasi bukan dilihat sebagai sebuah investasi negara untuk menghadirkan kepemimpinan politik berkualitas tapi justru diskursus yang mana pilihan paling murah dan tidak melelahkan? 

Masihkah pertimbangan mencari jalan yang paling murah, meriah ini demi melindungi kondisi fiskal tetap menjadi prioritas ketika fokus digeser ke aspek penghasilan DPR?

Tahun 2025 misalnya, Indonesia jauh di atas negara tetangga seperti Singapura bahkan negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat.

Indonesia berada di kisaran 86-107 juta/bulan atau 16-20 kali UMR yang berkisar 5,5 juta/bulan.

Singapura penghasilan DPR di kisaran 185,7 juta/bulan atau hanya 3-4 kali UMR yang berkisar 45 juta/bulan.

Adapun Amerika Serikat penghasilan DPR di kisaran 236,2 juta/bulan atau hanya 3-4 kali UMR yang berkisar 65 juta/bulan.

Dengan angka yang sampai 16-20 kali UMR ini jelas lebih penting untuk mendapat perhatian para elit agar lebih dapat disesuaikan mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dibanding berhemat untuk menghadirkan pemimpin politik yang berkualitas.

Adapun hal kekacauan yang dimaksud adalah kekhawatiran makin massifnya praktik jual-beli suara saat pilkada langsung yang berimbas pada tingginya cost politic.

Permasalahan yang jelas belum akan selesai dengan pilkada DPRD karena pilihan ini berpotensi hanya akan menggeser praktik jual-beli suara ke ruang yang lebih tertutup.

Bahkan lebih parahnya barang yang dipertukarkan di tingkatan elit sangat mungkin dapat menimbulkan kerusakan yang lebih serius di aspek kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit semisal konsesi izin tambang, pengelolaan hutan dan seterusnya.

Solusi Strategis

Bahwa pilkada langsung juga banyak menyisakan persoalan adalah benar adanya. Hal ini sejalan dengan tesis Seymour Martin Lipset (1922-2006) ilmuan asal Amerika Serikat yang memberikan perhatian akan resiko demokrasi yang didorong tanpa disertai peningkatan pendidikan dan stabilitas ekonomi yang memadai.

Tanpa prasyarat tersebut, resiko jual-beli suara, fanatisme politik buta, konflik horizontal dalam pilkada langsung akan selalu ada. Kondisi yang diperparah oleh semakin vulgarnya pragmatisme aktor dan partai politik bahkan inkompetensi para pemangku kebijkan.

Wacana pilkada DPRD yang oleh jajak pendapat LSI memperlihatkan sekitar 67 persen penolakan rakyat atas pilihan ini.