Menguatkan Peran Komite Sekolah dan Membangun Sistem Komunikasi Sehat

Oleh : Sutanti Idris.S.E.,CMC.
Founder Aoife Social

Komite sekolah sejatinya dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keberadaannya dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat secara proporsional, demokratis, serta akuntabel. 

Namun dalam praktiknya, perkembangan komite sekolah di banyak satuan pendidikan masih menghadapi persoalan serius. 

Tidak sedikit komite sekolah yang berjalan apa adanya, berperan secara umum, bahkan kehilangan fungsi strategisnya sebagaimana diamanatkan dalam regulasi dan etika tata kelola pendidikan.

Baca juga: Kita Makin Terhubung, Tapi Mengapa Merasa Sendiri

Salah satu problem mendasar adalah ketidakjelasan peran dan batas kewenangan komite sekolah.

Alih-alih berfungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, komite sering kali hanya hadir sebagai pelengkap administratif.

Dalam beberapa kasus, komite justru menjadi “tameng” sekolah ketika muncul persoalan, atau sebaliknya menjadi tempat pelampiasan keluhan tanpa mekanisme yang terstruktur.

Akibatnya, komite tidak berdaya mendorong peningkatan mutu pendidikan, melainkan terjebak dalam urusan teknis dan reaktif.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem organisasi internal komite. Banyak komite sekolah tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, tidak menyusun program kerja tahunan, serta minim kapasitas kepemimpinan dan pemahaman regulasi pendidikan.

Komite akhirnya berfungsi secara informal, bergantung pada figur tertentu, dan tidak berkelanjutan. Padahal, komite sekolah idealnya menjadi mitra strategis sekolah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah buruknya sistem komunikasi antara sekolah dan orang tua murid. Di banyak sekolah, jalur komunikasi tidak disosialisasikan secara jelas.

Akibatnya, ketika muncul persoalan di kelas, orang tua langsung menghubungi komite atau bahkan kepala sekolah. Pola ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan tekanan berlebihan pada pimpinan sekolah.

Secara etis dan organisatoris, komunikasi di lingkungan sekolah seharusnya mengikuti alur berjenjang dan beradab.

Persoalan yang berkaitan dengan proses belajar di kelas semestinya disampaikan terlebih dahulu kepada wali kelas atau koordinator kelas.