Propam Polda Sulbar Usut Kasus Dugaan Bripda F Terlantarkan Istri dan Anak

Ringkasan Berita:

• Bidang Propam Polda Sulawesi Barat (Sulbar) tengah melakukan audit investigasi terhadap anggota kepolisian berinisial Bripda FPA atas dugaan penelantaran istri yang sedang hamil.
• Kasus ini menarik perhatian publik hingga memicu aksi demonstrasi Gerakan Pemuda Mahasiswa Aralle di Mapolda Sulbar.
• Korban diketahui hamil sejak Januari 2025, namun pelaku diduga menolak bertanggung jawab 
• Kabid Propam Polda Sulbar, Kombes Pol Eko Suroso, memastikan laporan telah masuk tahap audit investigasi internal.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Barat (Sulbar) tengah mengaudit dan investigasi atas laporan dugaan penelantaran istri yang sedang hamil oleh seorang anggota kepolisian berinisial Bripda FPA.

Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Sulbar, Kombes Pol Eko Suroso, mengatakan laporan tersebut diterima melalui sistem pengaduan daring (online) Divisi Propam Polri. 

Sistem ini memungkinkan masyarakat melapor tanpa harus datang langsung ke kantor polisi.

Baca juga: Uang Rp 1,6 Miliar Disita KPK di Kasus OTT Gubernur Riau, Jubir KPK Singgung Jatah Preman

Baca juga: Warga Pakarroang Mamuju Keluhkan Jalan Rusak, Sebut Pengaruhi Tingginya Stunting

“Pelapor menggunakan sistem QR Code pengaduan online. Begitu laporan diterima, operator bagian pengaduan akan segera menghubungi pelapor untuk verifikasi dan tindak lanjut,” ujar Eko kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

Eko menambahkan, laporan itu kini sudah masuk tahap audit investigasi internal. 

Propam akan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk pelapor dan terlapor, untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran etik maupun disiplin anggota.

“Propam akan bekerja sesuai prosedur. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Mahasiswa Demo Polda Sulbar

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (Gepma) Aralle menggelar aksi di depan Mapolda Sulbar, Selasa (4/11/2025). 

Mereka menuntut kepolisian memproses tuntas kasus dugaan penelantaran tersebut.

Koordinator aksi, Ahyar, mengatakan kasus ini berawal dari hubungan antara Bripda FPA dan seorang perempuan yang kini menjadi korban. 

Pada Januari 2025, korban diketahui hamil, namun pelaku justru disebut menolak bertanggung jawab dan bahkan meminta korban menggugurkan kandungan.

“Pelaku sempat menyuruh korban meminum minuman tertentu agar kandungannya gugur. Bahkan ada rencana membawa korban ke klinik di Polewali untuk aborsi, tapi batal karena diketahui keluarga,” ujar Ahyar.