Bapperida Sulbar Dukung Penyesuaian APBD 2025, Fokus pada Fiskal Berdampak dan Rasional

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10/2025).

Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah lainnya.

Baca juga: Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Sulbar, Gubernur Tekankan Orientasi pada Kepentingan Masyarakat

Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, hadir bersama para kepala bidang sebagai bagian dari tim perencana strategis yang mendukung kebijakan fiskal berbasis dampak dan rasionalitas belanja.

“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas dan tegas. Beliau bersama Wakil Gubernur memiliki komitmen kuat untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Tekad tersebut diwujudkan melalui upaya menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan,” ujar Darwis Damir.

Menurut Darwis, penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 merupakan langkah strategis di awal masa kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.

Penyesuaian ini dimaksudkan agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan arah kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sebagai unsur perencana, Bapperida Sulbar memandang Rakor ini sebagai momen strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dinamika fiskal yang terus berubah.

Darwis menegaskan bahwa Bapperida mendukung penuh langkah penyesuaian ini, termasuk penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal, sebagai bagian dari strategi realokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.(*)