Tekanan Fiskal,Bapperida Ajak Pokja Susun Proposal Pendanaan Karbon, Manfaatkan Hutan Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat didorong memanfaatkan skema perdagangan karbon sebagai solusi konkret mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan kompleksitas pembangunan. 

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang juga menjabat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REDD+, menegaskan hutan lindung Sulbar adalah modal utama pembangunan berkelanjutan.

Penegasan ini disampaikan Junda Maulana saat membuka Pertemuan Rutin Pokja REDD+ Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bapperida pada Senin (20/10/2025). 

Baca juga: Bapperida Sulbar Tancap Gas Percepat Penginputan IPKD 2024, Dokumen Wajib Kumpul Besok

Baca juga: 3 Pelaku Penembakan Husain di Polman Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Terancam Hukuman Mati

Pertemuan ini menyusul penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ dari Green Climate Fund melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).

Junda Maulana menekankan bahwa Provinsi Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi, terutama hutan lindung yang mendominasi wilayah. Pengelolaan ini diharapkan dapat membuka keran terobosan fiskal yang relevan, terutama di tengah minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyambut baik inisiatif skema perdagangan karbon yang diajukan oleh SCF.

"Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon dan mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida Sulbar akan terus mengawal dan mendukung penuh program ini," tegas Junda.

Pada kesempatan ini, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, melaporkan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025. 

Dari total dana Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan 9 dari 28 aktivitas selesai dilaksanakan, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai.

Program ini ditergetkan dalam 36 bulan dari September 2024 hingga Agustus 2027.(*)