Kemenkum Sulbar hadiri BSK Policy Talks, Perkuat Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) aktif berpartisipasi dalam agenda penting nasional  berfokus pada perumusan kebijakan berbasis bukti.

Kanwil Kemenkum Sulbar, diwakili oleh Kakanwil Suju Tedy Maranto, didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat Yasin bersama jajaran, menghadiri kegiatan BSK HUKUM POLICY TALKS secara virtual pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Kementerian Hukum RI, dengan fokus utama pada Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub.

Baca juga: Waktu Mustajab Doa Hari Jumat, Jangan Lewatkan Jam Emas Setelah Ashar

Baca juga: Polresta Mamuju Amankan Pria Mengamuk di Warung Makan, Diduga Korban Penipuan Pekerjaan

Tujuan utama dari pertemuan virtual ini adalah menyediakan ruang kolaborasi berbasis teknologi informasi.

Ruangan ini dirancang untuk menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan pengetahuan lintas sektor yang akan mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti dan data akurat.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, saat menjadi narasumber, menjelaskan bahwa Legal Policy Hub dibentuk sebagai portal satu pintu kolaborasi antara hukum dan kebijakan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memperkecil gap kebijakan melalui komunikasi kebijakan yang intensif dan inklusif. Tujuannya adalah membangun dan menyelaraskan awareness terkait topik isu kebijakan yang spesifik," jelas Andry.

Akademisi UI Soroti Rasionalitas Kebijakan

Dalam sesi tersebut, Akademisi dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, turut bertindak sebagai narasumber. 

Ia memberikan penekanan tajam mengenai pentingnya rasionalitas pilihan kebijakan.

Menurut Eko Prasojo, para pembuat kebijakan, baik politisi maupun birokrat,seringkali memiliki vested interest (kepentingan pribadi atau kelompok) yang ingin diperjuangkan melalui kebijakan yang dibuat.

"Rasionalitas itu penting agar para pembuat kebijakan memiliki pengetahuan yang luas mengenai persepsi masyarakat, hasil dan dampak kebijakan, serta proses implementasi kebijakan secara keseluruhan," tegasnya.

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam acara ini menunjukkan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kapasitas analisis dan strategi kebijakan hukum di tingkat wilayah.(*)