Chromebookgate: Digitalisasi Pendidikan yang Gagal

Penulis : Dr Elinda Rizkasari., S.Pd., M.Pd
(Dosen Prodi PGSD Unisri Surakarta)

DIGITALISASI pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan. Sayangnya, di Indonesia, ia justru berubah menjadi jurang yang menelan kepercayaan publik.

Kasus pengadaan Chromebook senilai hampir Rp 9,9 triliun yang kini diselidiki Kejaksaan Agung telah mengguncang dunia pendidikan.

Proyek yang digadang-gadang sebagai langkah modernisasi sekolah, ternyata menyisakan jejak korupsi, inefisiensi, dan kebijakan yang jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

Bayangkan, jutaan perangkat Chromebook dibeli, tetapi banyak sekolah mengeluh tidak bisa memakainya optimal.

Alasan klasik: koneksi internet yang lemah, guru belum dilatih, hingga keterbatasan listrik di daerah. 

Alih - alih menjadi solusi, Chromebook hanya menjadi pajangan di gudang sekolah atau sekadar "hiasan" di meja siswa. 

Digitalisasi yang gagal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak belajar anak-anak Indonesia.

Kisah Nyata di Lapangan

Di sebuah SMP negeri di Jawa Tengah, tumpukan Chromebook masih tersimpan rapi dalam kardus.

Kepala sekolah mengaku belum berani mendistribusikan karena khawatir rusak tanpa jaringan internet yang memadai.

Guru-guru pun kebingungan, sebab mereka tidak pernah mendapat pelatihan bagaimana mengintegrasikan perangkat itu ke dalam pembelajaran.

Akhirnya, proses belajar mengajar tetap kembali ke kapur, papan tulis, dan modul fotokopian.

Ironisnya, murid-murid harus menerima kabar bahwa sekolah mereka “sudah didigitalisasi”.

Cerita seperti ini berulang di berbagai daerah. Dari pelosok Kalimantan hingga Nusa Tenggara, suara serupa menggema: Chromebook ada, tetapi tidak bisa dipakai.