TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy angkat suara terkait polemik antara pihaknya dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju).

Menurutnya, Dinkes mendapatkan bantuan dari Penjabat (Pj) Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh pada awal Desember 2023 sebanyak Rp2 miliar.

Kata Asran, bantuan tersebut berasal dari adanya kelebihan fiskal yang didapatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dari pemerintah pusat.

Prof Zudan meminta Dinkes menggunakan uang tersebut memberi bantuan kepala balita stunting.

"Saya diminta menggunakan anggaran itu untuk bantuan stunting yang bisa dirasakan balita (masuk ke mulut)," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Dinkes Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Jl Abdul Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu (3/1/2024).

Sehingga, lanjut Asran Dinkes langsung melakukan pengadaan berupa beras, susu, vitamin, dan telur.

Setelah pengadaan, Dinkes juga mengirimkan logistik bantuan tersebut ke masing-masing kabupaten.

"Majene, sudah terdistribusi, Polman sudah, Mamuju sebagian sudah hanya tersisa telur, Mamuju Tengah juga terdistribusi, Mamasa juga sisa telurnya," sambungnya.

Asran mengungkapkan, Kabupaten Pasangkayu yang belum terdistribusi sebelum pihak Unimaju datang menghadap ke kantor Dinkes.

Pada awalnya, pihak yang datang pada 11 Desember 2023 mengatasnamakan pembantu rektor bersama rekannya (W) meminta dilibatkan dalam pengadaan bantuan stunting.

Namun, Dinkes telah merampungkan proses pengadaan dan penyaluran logistik sudah berjalan lebih dari 50 persen.

Akhirnya, Dinkes menggandeng pembantu rektor Unimaju dalam proses penyaluran logistik stunting ke Pasangkayu.

W melakukan panggilan ke Dinkes pada tanggal 13 Desember 2023 sore dan meminta distribusi logistik stunting dikirimkan sore itu juga.

"Padahal sebelumnya kami minta jangan tanggal 13 karena kami ada kegiatan di Binanga Mamuju," beber Asran.

W menawarkan logistik bantuan stunting disimpan di salah satu rumah di Pasangkayu sebelum didistribusikan ke masyarakat.