TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melontarkan sindiran bernada candaan tentang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar yang dinilainya terkadang "lebih pintar" ketimbang kecerdasan buatan (AI).  

Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Kick Off Sulbar Berdaya, yang mengusung pengembangan talenta digital untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Sulbar. Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Agustus 2025 lalu.  

Suhardi Duka awalnya memuji kemajuan teknologi, termasuk AI, yang telah membantu dunia usaha dalam menganalisis data, menyusun program, dan membuka peluang bisnis.  

"Coba suruh AI membuat program, misalnya pelatihan atau sosialisasi dengan anggaran tertentu. AI akan merancang kegiatannya, tujuannya, outcome-nya, bahkan perhitungan biayanya," ujarnya.  

Baca juga: Anggota DPRD Pasangkayu Minta Pemprov Segera Perbaiki Jembatan Kayumaloa Terancam Putus

Baca juga: Paskibraka Mamuju Tengah Forsir Latihan, Sehari Hanya Istirahat Dua Jam

Namun, situasi berubah ketika masuk ke ranah birokrasi.  

"AI akan dibilang salah Ketika masuk ranah birokrasi. 'Masa biaya administrasi cuma Rp50 ribu? Harusnya Rp1 juta!' Laporan yang seharusnya Rp150 ribu bisa melonjak jadi Rp50 juta. Ternyata, birokrasi lebih pintar daripada AI," sindir SDK disambut tawa hadirin.  

Menurutnya, hal inilah yang membuat sektor swasta lebih cepat berkembang dibanding birokrasi karena lebih sigap mengadopsi teknologi.  
  
Gubernur SDK menegaskan, digitalisasi dan pemanfaatan AI sudah menjadi keharusan jika Sulbar ingin maju. Namun, kendala utama adalah masih banyaknya blank spot di daerah ini.  

"Jangankan mengadopsi teknologi, melihat saja belum bisa. Banyak SMA, puskesmas, kantor camat, bahkan kantor desa yang belum terhubung dengan kabupaten, provinsi, apalagi dunia luar," ujarnya.  

Untuk itu, Pemprov Sulbar menjadikan penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai prioritas. SDK berharap kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan BAKTI bisa mempercepat pembangunan.  

"Kalau mengandalkan APBD sendiri, mungkin butuh lima tahun. Tapi dengan dukungan Kominfo, dua tahun bisa selesai. Artinya, ada percepatan tiga tahun jika kita berkolaborasi," jelasnya.  

Ia juga mendorong pelaku ekonomi di Sulbar untuk segera memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan daya saing. (*)