Aktivis HMI Mamuju Soroti Wacana Kenaikan PBB 30 Persen, Hajril : Hambat Pertumbuhan Ekonomi Lokal

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Wacana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menuai sorotan dari kalangan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Tarif PBB sebesar 30 persen dinilai akan berdampak pada kekhawatiran masyarakat, terkhusus pada pelaku usaha kecil menengah (UMKM) dan rakyat berpendapatan rendah.

"Kenaikan ini dapat menjadi beban signifikan bagi rumah tangga dengan pendapatan yang stagnan atau bahkan menurun," kata Sekertaris HMI Cabang Mamuju Hajril Hajura kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (18/8/2025).

Baca juga: Siswi MI di Mamuju Diduga Korban Pelecehan Seksual Guru Agama Sudah Tiga, Polisi Ungkap Modus Pelaku

Baca juga: Hadiri Upacara HUT ke-80 RI, Ketua DPRD Sulbar Bacakan Naskah Proklamasi

Menurut Hajril, jika alasan Pemkab Mamuju menaikkan tarif 30 persen dianggap wajar  karena perbandingan ratusan persen di Kabupaten Pati, itu bukanlah pembenaran tepat.

Karena 30 persen itu tetap akan berdampak bagi warga, apalagi dengan kondisi inflasi di Mamuju kerap terjadi.

Kemudian kata dia, prioritas pemerintah daerah yang menaikan tarif pajak  untuk pelaku usaha komerisal justru akan melemehkan daya beli masyarakat.

Sebab secara otomatis dengan hukum ekonomi, harga barang dan jasa  ikut melonjak, yang pada akhirnya memicu gejolak di kalangan masyarakat luas.

"ini berpotensi menekan UMKM dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal,'' kata aktvis asal Pulau Karampuang itu.

Selain itu, Hajril melihat adanya kekhawatiran kenaikan PBB ini merupakan alibi Pemkab Mamuju untuk memuluskan masuknya berbagai investasi, terutama di sektor pertambangan yang marak akhir-akhir ini. 

Meskipun tidak menolak investasi, HMI Mamuju menekankan pentingnya kepastian setiap investasi harus sesuai prosedur, mengutamakan kepentingan rakyat, dan tidak merusak lingkungan secara berlebihan.

Hajri pun memberikan solusi kepada Pemkab Mamuju untuk mengkaji study dampak komprehensif guna memahami secara mendalam efek kenaikan PBB terhadap setiap lapisan masyarakat.

 Transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebijakan  adil dan berimbang.

Hajril menyarankan agar Pemkab Mamuju dapat mempertimbangkan strategi inovatif dan berimbang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat secara berlebihan. 

HMI Mamuju berharap pemerintah dapat menemukan jalan tengah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Setiap keputusan pemerintah harus dibuka secara terang benerang ke masyarakat, agar tidak menimbulkan kerancuhan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini," pungkasnya.

Wacana Pemkab Mamuju Menaikkan PBB : 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju berencana menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Artinya akan ada kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut tidak akan langsung diberlakukan untuk semua sektor.

Melainkan pada sektor komersial.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mamuju, Rakhmat Thahir, menjelaskan rencana kenaikan PBB ini masih dalam tahap pembahasan. 

Pemerintah ingin memastikan masyarakat dengan penghasilan rendah tidak terdampak secara langsung.

“Ada kemungkinan naik, tapi bertahap. Kita akan mulai dari sektor komersial, sehingga masyarakat kecil tidak terbebani,” kata Rakhmat saat ditemui di Halaman Kantor Bupati Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Minggu (17/8/2025).

Rakhmat mengungkapkan, sektor komersial yang dimaksud mencakup hotel, kafe, restoran, serta jenis usaha lain yang dinilai memiliki kemampuan lebih untuk menanggung beban pajak.(*)