Stunting Mamuju

Stunting Tinggi, Sutinah Larang Dinas PPPA Terbitkan Rekomendasi Pernikahan Dini di Mamuju

Sutinah minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi mengeluarkan rekomendasi kepada orangtua yang mau menikahkan anaknya

Editor: Ilham Mulyawan
Andika Firfdaus
SEKOLAH GERATIS - Bupati Mamuju Sutinah Suhardi saat diwawancarai di rumah adat Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (4/7/2025). Sutinah Suhardi, menegaskan seluruh sekolah negeri di Kabupaten Mamuju telah sejak lama memberlakukan kebijakan pendidikan gratis. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi melarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengeluarkan rekomendasi pernikahan untuk anak usia dini.

Saat Rapat Koodinasi Monitoring dan Evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Stunting pekan lalu di Aula Kantor Bupati Mamuju, Sutinah mengatakan angka stunting Mamuju tinggi, karena angka pernikahan dini juga tinggi.

"Makanya penting untuk menekan, dengan melarang pemberian rekomendasi kepada calon pengantin yang belum cukup umur," kata Sutinah.

Sehingga Sutinah minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi mengeluarkan rekomendasi kepada orangtua yang mau menikahkan anaknya tapi belum cukup umur.

Baca juga: Warga Jl Martadinata Mamuju Kecewa Kinerja Kontraktor Jalan, Gali Tanah Tapi Tidak Segera Ditimbun

Baca juga: Jalan di Mateng Diperbaiki Pakai Aspal Bekas Rusak Lagi, Hanya Bertahan 8 Bulan

"Ini cara mencegah terjadinya pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju," ujarnya menambahkan.

Saat ini Pemkab Mamuju kata Sutinah, mengintervensi stunting melalui program "Taki Asuh Stunting" terhadap 1.000 orang anak.

Ditargetkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju.

"Setelah 1.000 ini keluar dari status stunting  kita berharap mudah-mudahan setiap tahun ada penurunan, artinya  program ini berhasil," terang anak Gubernur SULBAR, Suhardi Duka itu.

Ia mengunci keberhasilan inovasi yang melibatkan ASN Pemkab Mamuju, serta para kepala desa dan kepala sekolah, akan sangat bergantung pada komitmen serta dukungan dari semua yang terlibat di dalamnya. 

Angka Stunting Mamuju

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat merilis angkat stunting per Januari 2025.

Dari 15.276 balita diukur, sebanyak 4.622 anak divonis stunting.

Angka ini menunjukkan, 30,2 persen stunting ini masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Mamuju, Dewi Sundari merincikan dari 11 Kecamatan di Kabupaten Mamuju.

Angka stunting tertinggi terjadi di wilayah Kalukku, 1.114 atau 32,5 persen dari jumlah pengukuran sebanyak 4.795 balita.

Posisi kedua ditempati Mamuju, yaitu 853 atau 32,0 persen dari jumlah pengukuran sebanyak 2.669 balita.

"Sementara angka terendah Balabalakang yaitu 53 atau 32,5 persen dari jumlah pengukuran sebanyak 163," kata Dewi Sundari saat dihubungi Tribun, Kamis (6/2/2025).

Berikut data angka stunting di Kabupaten Mamuju periode Januari 2025:

1. Tapalang : 395 atau 36,2 persen dari 1090 balita diukur.

2. Tapalang Barat : 216 atau 32,0 persen dari 675 balita diukur.

3. Mamuju : 853 atau 32,0 persen dari 2669 balita diukur.

4. Simboro : 317 atau 24,2 persen dari 1331 balita diukur.

5. Balabalakang : 53 atau 32,5 persen dari 163 balita diukur.

6. Kalukku : 1.114 atau 32,5 persen dari 3426 balita diukur.

7. Papalang : 558 atau 32,0 persen dari 1746 balita diukur.

8. Sampaga : 317 atau 28,6 persen dari 1110 balita diukur.

9. Tommo : 379 atau 22,8 persen dari 1664 balita diukur.

10. Kalumpang : 276 atau 33,6 persen dari 821 balita diukur.

11. Bonehau : 144 atau 24,0 persen dari 601 balita diukur.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved