sekolah rakyat

Banyak Orangtua di Mamuju Tak Mau Anak Masuk Sekolah Rakyat, Ini Alasannya!

Sekolah Rakyat juga berupaya menciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin.

Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
Dinas Sosial Mamuju
SEKOLAH RAKYAT - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Ikhsan Lasami (kedua dari kiri), saat mengikuti rapat sekolah rakyat di KBL Sulbar, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Rabu (23/7/2025). Pemerintah tengah mempersiapkan pembukaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2025. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Program Sekolah Rakyat akan dibuka Agustus 2025 di Kabupaten Mamuj, Sulawesi Barat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis Presiden Prabowo Subainto.

Program sekolah rakyat  diselenggarakan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Baca juga: Tiga Guru di Mamuju Diundang Jadi Calon Kepala Sekolah Rakyat

Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mengurangi angka putus sekolah. 

Sekolah Rakyat juga berupaya menciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin.

Namun, sejumlah orangtua di Kabupaten Mamuju justru tak mau jika anak masuk sekolah rakyat.

Penolakan terutama datang dari orangtua calon siswa SD.

Alasannya, siswa Sekolah Rakyat wajib tinggal di asrama.

Termasuk untuk jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6.

"Anak usia SD, apalagi kelas 1, masih butuh pendampingan orangtua. Banyak belum siap dilepas," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Ikhsan Lasami, Rabu (30/7/2025).

Di Mamuju, sekolah ini akan menampung 100 siswa: 50 untuk SD dan 50 untuk SMP.

Nama-nama calon siswa telah dikirim pemerintah pusat.

Saat ini, Dinas Sosial masih melakukan verifikasi dan asesmen.

Sekolah akan berlokasi di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Beru-beru, Kecamatan Kalukku.

Fasilitas asrama disebut sudah tersedia, namun masih kekurangan perabotan.

"Bangunan sudah siap. Kami tinggal menyiapkan meubelernya," ujar Ikhsan.

Persoalan lain adalah tenaga pengajar.

Guru SD, SMP, wali kelas, dan kepala sekolah akan direkrut langsung oleh kementerian secara online.

Belum ada kepastian berapa kuota dan asal guru yang akan ditugaskan.

"Bisa jadi gurunya dari luar Sulbar. Informasinya mungkin baru keluar mendekati 5 Agustus," tambahnya.

Meski target operasional sekolah ditetapkan pada awal tahun ajaran, sejumlah kendala masih menghambat.

Mulai dari penolakan orangtua, kesiapan asrama, hingga belum tersedianya tenaga pengajar.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved