Sekolah Rakyat
Gubernur Suhardi Duka Tandatangani BAST, Siap Jalankan Sekolah Rakyat
Ia menegaskan, tidak boleh ada anak di Sulawesi Barat tertinggal dalam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
TRIBUN-SULBAR.COM - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, resmi tanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aset milik Pemprov Sulbar kepada pengelola Sekolah Rakyat di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Penandatanganan ini menandai dukungan resmi Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap inisiatif pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan ini, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan Kepala Dinas Sosial Abd. Wahab Hasan Sulur.
Baca juga: Banyak Orangtua di Mamuju Tak Mau Anak Masuk Sekolah Rakyat, Ini Alasannya!
“Penandatanganan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk nyata keberpihakan kami terhadap pendidikan yang merata dan berkeadilan,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, tidak boleh ada anak di Sulawesi Barat tertinggal dalam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Ini adalah bentuk komitmen kami. Bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang keadilan dalam mengakses pendidikan layak,” tambahnya.
Aset yang diserahkan merupakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi yang kini dipinjamkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Sebuah lembaga pendidikan sosial menyediakan ruang belajar bagi anak-anak kurang mampu.
Dengan dukungan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.
“Langkah ini adalah awal dari kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan lembaga pendidikan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur.
Ia menambahkan Pemprov Sulbar terbuka untuk sinergi lanjutan demi masa depan generasi muda.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan, tak hanya melalui kebijakan, tapi juga aksi konkret di lapangan.
Melalui penyerahan aset ini, Pemprov Sulbar menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar tanggung jawab negara.
“Masa depan Sulbar dan Indonesia akan lebih cerah jika semua anak bangsa diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” pungkas Suhardi Duka.(*)
Tak Tahan Diperantauan, 3 Guru Sekolah Rakyat di Polman Mundur, IGI Minta Rekrutmen Dievaluasi |
![]() |
---|
Tiga Guru Sekolah Rakyat Polman Mengundurkan Diri, Alasan Tak Kuat Merantau |
![]() |
---|
100 Siswa SR Jalani MPLS, Mulai Nginap Meski Renovasi Asrama Belum Rampung |
![]() |
---|
12 Ribu Anak Terdaftar ATS, Rekrutmen Sekolah Rakyat di Mamuju Baru 43 Siswa, Jauh dari Target |
![]() |
---|
Ketua IGI Mateng Usul Sekolah Rakyat Dipimpin PNS |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.