Berita Sulbar

Masriadi Sebut Pemecahan BPKPD Jadi Dua OPD, BKAD dan Bapenda Momentum Perkuat Keuangan Daerah

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menilai pemisahan ini sebagai momentum penting dalam sejarah tata kelola keuangan Sulawesi Barat

Penulis: Suandi | Editor: Abd Rahman
Istimewa
Pemisahan OPD - Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi (keempat dari kiri) saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (15/7/2025). Ia menilai pemisahan BPKPD jadi dua OPD sebagai momentum penting dalam sejarah tata kelola keuangan Sulawesi Barat. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersiap menghadapi perubahan besar dalam struktur organisasi keuangannya. 

Mulai tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) akan dipecah menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) terpisah: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Baca juga: Diduga Kecelekaan, Pemuda Asal Majene Tewas di Pinggir Jalan di Polman, Polisi Selidiki

Baca juga: Kekurangan Ruang Belajar, 54 Siswa MI DDI 362 di Wonomulyo Polman Numpang Belajar di Masjid

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menilai pemisahan ini sebagai momentum penting dalam sejarah tata kelola keuangan Sulawesi Barat.

“Dengan terbentuknya BKAD dan Bapenda, kita berharap fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan keuangan, serta pengelolaan aset dapat berjalan lebih fokus dan efisien. Di sisi lain, Bapenda akan lebih optimal dalam meningkatkan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Masriadi, saat dikonfirmasi, Rabu (16/7/2025).

Ia menjelaskan, proses menuju pemisahan ini telah melewati tahapan evaluasi menyeluruh, termasuk penyusunan regulasi dan penataan sumber daya aparatur.

“Insya Allah, awal tahun 2026, seluruh fungsi kelembagaan sudah siap berjalan secara mandiri dan maksimal,” tambahnya.

Masriadi juga menekankan bahwa langkah ini merupakan strategi adaptif dalam menjawab tantangan fiskal dan dinamika pembangunan di Sulbar. 

Menurutnya, dengan struktur yang lebih ramping dan fungsional, kinerja organisasi akan meningkat dan memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan sekadar pemisahan administrasi, tapi langkah besar untuk memperkuat fondasi fiskal daerah kita ke depan,” tutupnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved