Ansor Banser Mengawal Kebijakan Tani Presiden Prabowo

Oleh: Muhammad Aras Prabowo, Pengamat Ekonomi dan Ketua Prodi Akuntansi UNUSIA

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dalam menata ulang sektor pertanian nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai salah satu fondasi utama ketahanan nasional.

Dari visi ini, kita melihat adanya kesungguhan dalam membangun sistem pertanian yang tangguh, mandiri, dan berpihak pada petani kecil.

Namun, sebagaimana lazimnya kebijakan publik, ide besar tidak akan menjelma menjadi dampak nyata tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Dalam konteks inilah, Ansor dan Banser hadir sebagai kekuatan sipil strategis yang siap mengawal dan menghidupkan kebijakan Presiden Prabowo di tingkat akar rumput.

Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Ansor Banser memiliki keunggulan dalam hal jejaring sosial, kekuatan kaderisasi, serta kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat desa—tempat di mana mayoritas petani Indonesia hidup dan bekerja.

Jembatan Kebijakan dan Realitas Lapangan

Satu persoalan klasik dari kebijakan pertanian kita selama ini adalah gap antara rancangan teknokratis di pusat dan realitas di lapangan. 

Misalnya, kebijakan subsidi pupuk atau program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian seringkali tidak tepat sasaran karena lemahnya distribusi informasi dan pendampingan teknis.

Di sinilah peran Ansor Banser sebagai jembatan informasi menjadi sangat relevan.

Kader Ansor yang terdidik dapat menjadi fasilitator, pelatih, dan penghubung informasi antara pemerintah dan petani. 

Mereka bisa menjelaskan mekanisme program, membantu petani dalam proses administratif, bahkan mengawal transparansi penyaluran bantuan agar tidak disalahgunakan oleh oknum di level lokal. 

Kehadiran mereka menutup celah birokrasi yang selama ini menjadi titik rawan kegagalan kebijakan.

Banser Pengawal Garda Sipil Pengawal Toleransi Ekonomi