DPRD Mateng Libatkan Pemuda Bahas Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), Sukri, menggelar dialog interaktif dengan sejumlah pemuda untuk membahas efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik.

Hearing yang berlangsung di Cafe Siola Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, pada Jumat (25/4/2025), mengangkat tema pentingnya pengawasan DPRD dalam memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Ditemui di lokasi acara, Sukri menjelaskan inisiatif dialog ini bertujuan untuk membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengevaluasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja lembaga legislatif.

Baca juga: Mayoritas Anggaran Jalan di Mamuju Tengah Terpangkas, Bupati Arsal: Hanya Jalan Salugatta Lolos

"Pengawasan terhadap kualitas layanan publik tidak bisa hanya diemban oleh DPRD. Partisipasi aktif dari masyarakat, terutama pemuda, sangat dibutuhkan," tegas Sukri.

"Sebagai representasi rakyat, kami memerlukan umpan balik langsung dari masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik," tambahnya.

Ia menekankan, kalangan pemuda saat ini memiliki semangat dan pandangan kritis yang berharga terhadap berbagai persoalan daerah.

"Dialog ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD," imbuhnya.

Pantauan Tribun-Sulbar.com selama dialog berlangsung menunjukkan antusiasme peserta dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.

Isu-isu krusial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, status tenaga honorer yang belum jelas, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Mamuju Tengah menjadi fokus utama diskusi.

Salah seorang peserta, Antri, secara khusus menyoroti ketidakjelasan status tenaga honorer, baik yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun yang belum.

Ia berharap DPRD dapat mendorong perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

"Kami ingin melihat perubahan nyata. Jika fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif, seharusnya kualitas layanan publik terus meningkat dari waktu ke waktu," ujarnya dengan nada harap.

Sebagai tindak lanjut dari hearing dialog ini, Sukri memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke forum internal DPRD untuk ditindaklanjuti.

Langkah konkret yang mungkin diambil meliputi penyusunan rekomendasi kepada instansi terkait maupun pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan dan pelayanan publik.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah